Jokowi Minta Kepala Daerah Siapkan Kontingensi Bencana

JAKARTA - Tingginya curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan sinergi dalam mengantisipasi ancaman bencana tersebut.

Saat ini beberapa wilayah di Indonesia terus mengalami bencana akibat tingginya curah hujan. Tercatat banjir bandang telah terjadi di Bondowoso dan Jember, Jawa Timur. Sejumlah kota besar seperti Surabaya dan DKI Jakarta tidak luput dari terjangan banjir. ”Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, pentaheliks yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang ber langsung di Sentul International Convention Center, Sentul, kemarin. (Baca: Jokowi: Perlu Solusi Permanen Hadapi Bencana di Indonesia)

Dia menjelaskan, akhir-akhir ini kejadian bencana semakin meningkat. Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. ”Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua,” ujarnya.

Menurut Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana menyikapi ancaman ataupun bencana dengan baik, sebab petugas sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, menangani penyintas, ataupun saat melakukan pemulihan.

Untuk itu, ada beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, di antaranya seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan. ”Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” katanya.

Setiap gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang andal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024. ”Meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah,” tegas Jokowi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, eskalasi jumlah bencana meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, berkaca dari kejadian bencana satu dekade terakhir dapat disimpulkan bahwa hampir semua bencana ancamannya permanen dan selalu berulang. ”Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang juga permanen,” katanya dalam forum yang sama kemarin. (Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp1,9 Triliun untuk Reboisasi Daerah Bencana)

Dia menyebut misalnya saja pada musim hujan Indonesia dihadapkan pada ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, abrasi pantai, dan angin puting beliung. Sementara pada musim kemarau dihadapkan pada peristiwa kekeringan, kesulitan air, kebakaran, dan lahan diikuti oleh bencana kabut asap. ”Lalu ada lagi klaster bencana yang sifatnya sewaktu-waktu muncul tanpa kita ketahui kapan akan terjadi. Seperti gunung api meletus, juga gempa diikuti tsunami. Dari sejumlah riset menunjukkan bahwa gempa dan tsunami adalah kejadian berulang. Untuk peristiwa seperti ini, tentu tidak bisa kita cegah. Namun harus kita mitigasi dan kita hindari,” paparnya.

Doni juga mengingatkan perlunya kesiapsiagaan untuk bencana non alam. Misalnya saja gagal teknologi, limbah, dan wabah penyakit seperti virus corona.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan pesan Presiden Jokowi agar ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ”Perlunya kesadaran kolektif semua pihak karena sejumlah bencana yang terjadi disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, tanpa terkecuali, kita semua wajib gotong royong, urun rembuk mengontribusikan pikiran dan bakti dalam rangka pengurangan risiko bencana,” katanya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan, Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.

Sebelumnya pada Jumat, 3 Januari 2020, diselenggarakan seminar nasional yang menghadirkan para narasumber dari berbagai institusi yang membahas enam tema utama, yaitu Manajemen Kebencanaan; Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likue faksi, Erupsi Gunung Api); Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.