Alasan Anggota DPR dari PKS Usulkan Ganja Jadi Komoditas Ekspor
Jum'at, 31 Januari 2020 - 15:59 WIB
Alasan Anggota DPR dari PKS Usulkan Ganja Jadi Komoditas Ekspor
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli mengakui mengusulkan ganja menjadi komoditas ekspor dalam rapat dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, kemarin. Legislator asal Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I ini memiliki alasan mengusulkan tersebut.
"Legalisasi ganja Aceh yang saya tawarkan merupakan, mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan, dan akan diatur dalam regulasi dan dikawal oleh negara," ujar Rafli dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (31/1/2020). (Baca juga: PPP: Usulan Ekspor Ganja Bertentangan dengan Islam )
Dia mengatakan, melalui penjanjian perdagangan bebas, ada produk unggulan dari Indonesia yang akan diekspor ke pasar-pasar dunia, termasuk ganja Aceh.
"Penetapan zonalisasi pilot project industri ganja Aceh untuk kebutuhan medis dan turunannya, dijadikan kawasan khusus di Aceh yang selama ini ganja bisa tumbuh subur," katanya.
Kemudian, kata dia, membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Dia menjelaskan pemanfaatan ganja dari sisi medis terbentur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1.
"Jika pemerintah serius mau kelola dengan bijaksana, tinggal kita ajak teman DPR dan seluruh institusi terkait, kita revisi, yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan. Secara hukum agama, tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram, yang haram adalah penyalahgunaannya," ungkapnya.
Dia menambahkan legalisasi ganja Aceh itu untuk komoditi ekspor sebagai bahan kebutuhan medis dan turunannya, bukan untuk penyalahgunaan dan bebas dipergunakan. "Stop penyalahgunaan ganja Aceh. Tembak mati pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba," tegas Rafli. (Baca juga: Ganja Diusulkan Anggota DPR Jadi Komoditas Ekspor, Ini Jawaban Mendag )
Sekadar diketahui, usulan Rafli tersebut menjadi polemik. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritiknya.
"Legalisasi ganja Aceh yang saya tawarkan merupakan, mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan, dan akan diatur dalam regulasi dan dikawal oleh negara," ujar Rafli dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (31/1/2020). (Baca juga: PPP: Usulan Ekspor Ganja Bertentangan dengan Islam )
Dia mengatakan, melalui penjanjian perdagangan bebas, ada produk unggulan dari Indonesia yang akan diekspor ke pasar-pasar dunia, termasuk ganja Aceh.
"Penetapan zonalisasi pilot project industri ganja Aceh untuk kebutuhan medis dan turunannya, dijadikan kawasan khusus di Aceh yang selama ini ganja bisa tumbuh subur," katanya.
Kemudian, kata dia, membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Dia menjelaskan pemanfaatan ganja dari sisi medis terbentur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1.
"Jika pemerintah serius mau kelola dengan bijaksana, tinggal kita ajak teman DPR dan seluruh institusi terkait, kita revisi, yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan. Secara hukum agama, tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram, yang haram adalah penyalahgunaannya," ungkapnya.
Dia menambahkan legalisasi ganja Aceh itu untuk komoditi ekspor sebagai bahan kebutuhan medis dan turunannya, bukan untuk penyalahgunaan dan bebas dipergunakan. "Stop penyalahgunaan ganja Aceh. Tembak mati pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba," tegas Rafli. (Baca juga: Ganja Diusulkan Anggota DPR Jadi Komoditas Ekspor, Ini Jawaban Mendag )
Sekadar diketahui, usulan Rafli tersebut menjadi polemik. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritiknya.
(kri)
