PKS Nilai Skandal Jiwasraya Tak Cukup Diserahkan ke Panja
PKS Nilai Skandal Jiwasraya Tak Cukup Diserahkan ke Panja
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini menilai skandal Jiwasraya tidak cukup diserahkan pada mekanisme biasa atau panitia kerja (Panja) di komisi DPR. Menurutnya skandal tersebut harus melalui penyelidikan yang komprehensif sehingga kasusnya menjadi terang benderang dan transparan.
Dia menilaidDi sana ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab BUMN, lembaga pengawas yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), korporasi dan lain sebagainya. Dia melanjutkan, DPR adalah wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat yang gelisah melihat megaskandal itu, terutama mereka yang terdampak langsung. (Baca juga: Muluskan Pansus Angket Jiwasraya, Demokrat Lobi PKS )
"Jika respons DPR biasa-biasa saja tidak sesuai proporsi dan urgensinya, rakyat akan bertanya-tanya jangan-jangan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dan diselesaikan bawah tangan," ujar Jazuli dalam diskusi Bertajuk 'Skandal Jiwasraya, Ada Apa Dengan BUMN?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Maka itu, Fraksi PKS tetap pada pendiriannya agar segera dibentuk Pansus Angket Jiwasraya untuk membongkar dan menyelidiki skandal ini. Pansus Angket juga diminta jangan dipikirkan macam-macam dan bermotif politik.
Karena, Pansus itu diyakini murni untuk mengungkap kasus tersebut agar jelas masalahnya dan komprehensif solusinya. Menurut dia, negara justru terbantu untuk memperbaiki tata kelola BUMN keuangan ini secara komprehensif.
"Pansus Hak Angket ini akan menyelidiki indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks. Dengan demikian kita bisa memperbaiki tata kelola BUMN kita khususnya dan korporasi pada umumnya menjadi lebih baik dan menutup semua celah kejahatan yang mungkin dilakukan," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini berpandangan kasus Jiwasraya dapat disebut megaskandal yang bisa berdampak sistemik, mengingat potensi kerugiannya yang sementara ditaksir Kejaksaan Agung mencapai Rp13,7 triliun, sehingga tidak ada cara lain kecuali dilakukan penyelidikan secara serius, mendalam, dan komprehensif.
"Kita tidak boleh main-main dengan skandal Jiwasraya karena di sana ada mandat negara, uang negara, dan yang terpenting uang rakyat," katanya. (Baca juga: Dorong Investigasi Dana Jiwasraya untuk Pemilu, Muhammadiyah Minta SBY Terbuka )
Jazuli menambahkan nilai kerugian yang sangat besar harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, ekonomi, korporasi, dan secara publik. "Kita ingin memastikan hak-hak nasabah tetap dijamin negara karena menurut catatan ada 5,2 juta jiwa nasabah dari masyarakat menengah ke bawah," tutupnya.
Dia menilaidDi sana ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab BUMN, lembaga pengawas yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), korporasi dan lain sebagainya. Dia melanjutkan, DPR adalah wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat yang gelisah melihat megaskandal itu, terutama mereka yang terdampak langsung. (Baca juga: Muluskan Pansus Angket Jiwasraya, Demokrat Lobi PKS )
"Jika respons DPR biasa-biasa saja tidak sesuai proporsi dan urgensinya, rakyat akan bertanya-tanya jangan-jangan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dan diselesaikan bawah tangan," ujar Jazuli dalam diskusi Bertajuk 'Skandal Jiwasraya, Ada Apa Dengan BUMN?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Maka itu, Fraksi PKS tetap pada pendiriannya agar segera dibentuk Pansus Angket Jiwasraya untuk membongkar dan menyelidiki skandal ini. Pansus Angket juga diminta jangan dipikirkan macam-macam dan bermotif politik.
Karena, Pansus itu diyakini murni untuk mengungkap kasus tersebut agar jelas masalahnya dan komprehensif solusinya. Menurut dia, negara justru terbantu untuk memperbaiki tata kelola BUMN keuangan ini secara komprehensif.
"Pansus Hak Angket ini akan menyelidiki indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks. Dengan demikian kita bisa memperbaiki tata kelola BUMN kita khususnya dan korporasi pada umumnya menjadi lebih baik dan menutup semua celah kejahatan yang mungkin dilakukan," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini berpandangan kasus Jiwasraya dapat disebut megaskandal yang bisa berdampak sistemik, mengingat potensi kerugiannya yang sementara ditaksir Kejaksaan Agung mencapai Rp13,7 triliun, sehingga tidak ada cara lain kecuali dilakukan penyelidikan secara serius, mendalam, dan komprehensif.
"Kita tidak boleh main-main dengan skandal Jiwasraya karena di sana ada mandat negara, uang negara, dan yang terpenting uang rakyat," katanya. (Baca juga: Dorong Investigasi Dana Jiwasraya untuk Pemilu, Muhammadiyah Minta SBY Terbuka )
Jazuli menambahkan nilai kerugian yang sangat besar harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, ekonomi, korporasi, dan secara publik. "Kita ingin memastikan hak-hak nasabah tetap dijamin negara karena menurut catatan ada 5,2 juta jiwa nasabah dari masyarakat menengah ke bawah," tutupnya.
(kri)
Explore More