PDIP Usulkan PT Naik Jadi 5%, Pengamat: 4% Sudah Kompromistis

JAKARTA - PDIP mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) ditingkatkan menjadi 5%. Usulan PDIP tersebut menuai penolakan dari sejumlah partai politik karena dianggap terlalu tinggi.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai sebenarnya PT yang diterapkan pada Pemilu 2019 lalu sudah cukup memberatkan baik partai papan atas, menengah maupun kecil. (Baca juga: PBB Tak Setuju Usulan PDIP Soal Ambang Batas Parlemen 5% )

"4 persen tetap ideal dan kompromistis sebenarnya. Artinya, partai kecil dan non parlemen tidak terlampau berat dengan PT semacam itu," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (26/1/2020).

Analis Politik asal UIN Jakarta itu mengatakan jika pun terpaksa PT tersebut harus dinaikkan maksimal 5% untuk memacu parpol bekerja maksimal agar lolos PT pada Pemilu 2024 nanti.

"Sementara untuk DPRD provinsi maksimal 2 persen dan DPRD kabupaten/kota 1-1,5 persen," tuturnya.

Setidaknya sudah ada dua partai politik peserta Pemilu 2019 yang menolak usulan agar PT ditingkatkan di atas 4% yakni Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dua partai tersebut gagal mengirim wakilnya di Senayan dengan penerapan PT 4%. Melalui Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang meminta agar PT diturunkan menjadi 3%. (Baca juga: PDIP Usul Parlementary Threshold 5%, Hanura Minta Diturunkan Jadi 3% )

Sementara, PBB melalui Ketua Umum partai, Yusril Ihza Mahendra menyatakan usulan PT hingga 5% terlalu tinggi. "Menurut saya sih 4% sudah terlalu tinggi. Saya kira angka yang paling moderat itu 3%, jangan tiap tahun naik terus, nanti kalau naik terus jadi partai tunggal, saya kira kita harus menghargai kemajemukan rakyat Indonesia. Begitu majemuk, begitu juga aspirasi partai-partai," ujar Yusril seusai menutup acara Orientasi Kepengurusan Partai (OKP) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Bumi Gumati Convention Resort, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu 26 Januari 2020.