PBB Tak Setuju Usulan PDIP Soal Ambang Batas Parlemen 5%
Minggu, 26 Januari 2020 - 20:13 WIB
PBB Tak Setuju Usulan PDIP Soal Ambang Batas Parlemen 5%
A
A
A
BOGOR - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak setuju dengan usulan PDI Perjuangan yang ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5% untuk Pemilu 2024.
"Menurut saya sih 4% sudah terlalu tinggi. Saya kira angka yang paling moderat itu 3%, jangan tiap tahun naik terus, nanti kalau naik terus jadi partai tunggal, saya kira kita harus menghargai kemajemukan rakyat Indonesia. Begitu majemuk, begitu juga aspirasi partai-partai," ujar Yusril seusai menutup acara Orientasi Kepengurusan Partai (OKP) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Bumi Gumati Convention Resort, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (26/1/2020).
Yusril kembali menegaskan tak sepakat dengan usulan tersebut karena akan berdampak pada hilangnya aspirasi atau suara-suara rakyat. "Jadi jangan dibatasi dengan threshold-threshold seperti itu. Nanti akan banyak sekali, suara-suara yang hilang. Selain itu, nanti pada akhirnya mereka yang memilih susah payah, tidak terwakili di lembaga-lembaga perwakilan rakyat," tegasnya.
Menurutnya sistem yang ideal seperti yang sudah dilakukan di daerah-daerah sekarang. Artinya, mereka yang terpilih itu tetap dilantik, tapi tidak usah membentuk fraksi sendiri, jadi membentuk fraksinya yang kemudian dibatasi. "Misalnya 10% atau 5%, jadi mereka membentuk fraksi gabungan, dan itu lama-lama akan mendorong partai-partainya berfusi alamiah. Misalnya sekarang, PBB, Hanura, Perindo dan PSI, itu dilantik, mereka yang dipilih kemarin. Nanti tinggal membentuk fraksi gabungan, lama-lamakan mereka akan terdorong melakukan merger di dalam, bukan keadaannya seperti sekarang," katanya.
Itulah yang mungkin harus dipikirkan juga, supaya dari fakta-fakta itulah bisa alamiah terjadi dan bukan hasil rekayasa berhitung. "Kita menargetkan berapa persen, menurutnya berapapun threshold yang ditetapkan minimal itulah ditargetkan PBB dalam melampauinya, walaupun berat untuk mencapainya," jelasnya.
"Menurut saya sih 4% sudah terlalu tinggi. Saya kira angka yang paling moderat itu 3%, jangan tiap tahun naik terus, nanti kalau naik terus jadi partai tunggal, saya kira kita harus menghargai kemajemukan rakyat Indonesia. Begitu majemuk, begitu juga aspirasi partai-partai," ujar Yusril seusai menutup acara Orientasi Kepengurusan Partai (OKP) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Bumi Gumati Convention Resort, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (26/1/2020).
Yusril kembali menegaskan tak sepakat dengan usulan tersebut karena akan berdampak pada hilangnya aspirasi atau suara-suara rakyat. "Jadi jangan dibatasi dengan threshold-threshold seperti itu. Nanti akan banyak sekali, suara-suara yang hilang. Selain itu, nanti pada akhirnya mereka yang memilih susah payah, tidak terwakili di lembaga-lembaga perwakilan rakyat," tegasnya.
Menurutnya sistem yang ideal seperti yang sudah dilakukan di daerah-daerah sekarang. Artinya, mereka yang terpilih itu tetap dilantik, tapi tidak usah membentuk fraksi sendiri, jadi membentuk fraksinya yang kemudian dibatasi. "Misalnya 10% atau 5%, jadi mereka membentuk fraksi gabungan, dan itu lama-lama akan mendorong partai-partainya berfusi alamiah. Misalnya sekarang, PBB, Hanura, Perindo dan PSI, itu dilantik, mereka yang dipilih kemarin. Nanti tinggal membentuk fraksi gabungan, lama-lamakan mereka akan terdorong melakukan merger di dalam, bukan keadaannya seperti sekarang," katanya.
Itulah yang mungkin harus dipikirkan juga, supaya dari fakta-fakta itulah bisa alamiah terjadi dan bukan hasil rekayasa berhitung. "Kita menargetkan berapa persen, menurutnya berapapun threshold yang ditetapkan minimal itulah ditargetkan PBB dalam melampauinya, walaupun berat untuk mencapainya," jelasnya.
(cip)
