Komnas HAM Temui Mahfud MD
Komnas HAM Temui Mahfud MD
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, kedatangan dirinya bersama anggota yang lainnya untuk menjalin komunikasi dengan Mahfud. Ia mengaku pihaknya sudah bertemu beberapa kali dengan mantan Ketua MK tersebut.
"(Pertemuan kali ini) untuk membahas bagaimana solusi pelanggaran HAM berat, baik melalui jalur yudisial maupun jalur non-yudisial. Nah jadi tadi itu kita mengklarifikasi berapa hal yang mungkin sempat muncul di media," kata Damanik.
Kata Damanik, salah satu yang muncul dan menjadi pembahasan dengan Mahfud adalah tentang pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.
"Itu udah diklarifikasi. Bahwa sebetulnya kita semua sepakat untuk duduk bersama-sama tanpa mesti menciptakan kehebohan di ruang publik supaya jalan penyelesaian, baik yudisial maupun non-yudisial itu bisa didapatkan," ujar dia. (Baca Juga: Mahfud MD 'Bela' Jaksa Agung Soal Kasus Semanggi I dan II).
Damanik mengatakan, lembaganya tak memungkiri bahwa penyelesaian kasus tersebut tidak gampang karena diduga melibatkan banyak pihak. Sehingga, dibutuhkan keseriusan dan kejelian dari pemerintah termasuk penanganan HAM yang terjadi di Papua.
"Jadi komunikasi dengan berbagai pihak itu kita harapkan semakin diperkuat di bawah koordinasi dari Pak Menko," pungkasnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, kedatangan dirinya bersama anggota yang lainnya untuk menjalin komunikasi dengan Mahfud. Ia mengaku pihaknya sudah bertemu beberapa kali dengan mantan Ketua MK tersebut.
"(Pertemuan kali ini) untuk membahas bagaimana solusi pelanggaran HAM berat, baik melalui jalur yudisial maupun jalur non-yudisial. Nah jadi tadi itu kita mengklarifikasi berapa hal yang mungkin sempat muncul di media," kata Damanik.
Kata Damanik, salah satu yang muncul dan menjadi pembahasan dengan Mahfud adalah tentang pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.
"Itu udah diklarifikasi. Bahwa sebetulnya kita semua sepakat untuk duduk bersama-sama tanpa mesti menciptakan kehebohan di ruang publik supaya jalan penyelesaian, baik yudisial maupun non-yudisial itu bisa didapatkan," ujar dia. (Baca Juga: Mahfud MD 'Bela' Jaksa Agung Soal Kasus Semanggi I dan II).
Damanik mengatakan, lembaganya tak memungkiri bahwa penyelesaian kasus tersebut tidak gampang karena diduga melibatkan banyak pihak. Sehingga, dibutuhkan keseriusan dan kejelian dari pemerintah termasuk penanganan HAM yang terjadi di Papua.
"Jadi komunikasi dengan berbagai pihak itu kita harapkan semakin diperkuat di bawah koordinasi dari Pak Menko," pungkasnya.
(zik)
Explore More