Penghapusan Eselon III di Daerah Bisa Timbulkan Guncangan
Jum'at, 24 Januari 2020 - 11:48 WIB
Penghapusan Eselon III di Daerah Bisa Timbulkan Guncangan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan penghapusan eselon III di daerah. Sebab, penghapusan eselon III diyakini bakal menumpuk pekerjaan di eselon II.
Sementara, eselon II di daerah terbatas jumlahnya, hanya beberapa kepala dinas. "Perlu dipikirkan lagi. Kalau eselon IV dan III dihapus, beban kerja semua ada di kepala dinas," ujar Abraham Liyanto dalam keterangannya, Jumat (24/1/2020).
Abraham mendukung penghapusan eselon IV. Akan tetapi, eselon III diminta tetap dipertahankan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kerja di daerah. Eselon III tetap dibutuhkan untuk membantu eselon II.
"Bisa lumpuh kalau semua diserahkan ke eselon II. Selama ini eselon II didesain sebagai konseptor. Mereka merumuskan kebijakan-kebijakan makro. Kalau diserahkan kebijakan mikro dan teknis, saya kira akan kerepotan," kata Abraham.
Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memprediksi pemangkasan eselon III bisa menimbulkan guncangan di daerah. Hal itu karena eselon II tidak siap menerima semua pekerjaan yang selama ini dilakukan eslon IV dan III.
Di sisi lain, pegawai yang telah dihapus jabataannya akan setengah hati, bahkan tidak mau membantu pejabat eselon II. Penyebabnya, karena mereka kecewa atas penghapusan jabatan yang selama ini sudah dipegang.
Bagi mereka, menduduki jabatan eselon IV dan III adalah sebuah gengsi dan prestasi. "Nanti niat baik untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat berbagai urusan bisa terjadi sebaliknya. Pekerjaan bisa lebih lama karena numpuk di eselon II," ujar Abraham yang telah tiga periode menjadi anggota DPD RI ini.
Sedangkan alasan lain mempertahankan eselon III, kata dia, karena sistem kerja birokrasi di negara ini belum menggunakan metode digitalisasi. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang ditulis tangan di daerah-daerah.
Masih banyaknya pekerjaan yang ditulis tangan itu karena listrik belum sepenuhnya sampai ke desa-desa. Di sisi lain, kualitas SDM belum siap menggunakan sistem digitalisasi atau elektronik. (Baca juga: Jokowi Minta Pemangkasan Eselon 3 dan 4 Dipercepat ).
"Kalau semua sudah menggunakan sistem digitalisasi, memang tidak ada alasan untuk mempertahankan eselon III. Fakta sekarang, di daerah-daerah masih memakai cara kerja manual. Ini harus dipertimbangkan dalam penghapusan eselon III itu," pungkasnya.
Sementara, eselon II di daerah terbatas jumlahnya, hanya beberapa kepala dinas. "Perlu dipikirkan lagi. Kalau eselon IV dan III dihapus, beban kerja semua ada di kepala dinas," ujar Abraham Liyanto dalam keterangannya, Jumat (24/1/2020).
Abraham mendukung penghapusan eselon IV. Akan tetapi, eselon III diminta tetap dipertahankan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kerja di daerah. Eselon III tetap dibutuhkan untuk membantu eselon II.
"Bisa lumpuh kalau semua diserahkan ke eselon II. Selama ini eselon II didesain sebagai konseptor. Mereka merumuskan kebijakan-kebijakan makro. Kalau diserahkan kebijakan mikro dan teknis, saya kira akan kerepotan," kata Abraham.
Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memprediksi pemangkasan eselon III bisa menimbulkan guncangan di daerah. Hal itu karena eselon II tidak siap menerima semua pekerjaan yang selama ini dilakukan eslon IV dan III.
Di sisi lain, pegawai yang telah dihapus jabataannya akan setengah hati, bahkan tidak mau membantu pejabat eselon II. Penyebabnya, karena mereka kecewa atas penghapusan jabatan yang selama ini sudah dipegang.
Bagi mereka, menduduki jabatan eselon IV dan III adalah sebuah gengsi dan prestasi. "Nanti niat baik untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat berbagai urusan bisa terjadi sebaliknya. Pekerjaan bisa lebih lama karena numpuk di eselon II," ujar Abraham yang telah tiga periode menjadi anggota DPD RI ini.
Sedangkan alasan lain mempertahankan eselon III, kata dia, karena sistem kerja birokrasi di negara ini belum menggunakan metode digitalisasi. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang ditulis tangan di daerah-daerah.
Masih banyaknya pekerjaan yang ditulis tangan itu karena listrik belum sepenuhnya sampai ke desa-desa. Di sisi lain, kualitas SDM belum siap menggunakan sistem digitalisasi atau elektronik. (Baca juga: Jokowi Minta Pemangkasan Eselon 3 dan 4 Dipercepat ).
"Kalau semua sudah menggunakan sistem digitalisasi, memang tidak ada alasan untuk mempertahankan eselon III. Fakta sekarang, di daerah-daerah masih memakai cara kerja manual. Ini harus dipertimbangkan dalam penghapusan eselon III itu," pungkasnya.
(zik)
