Anggota DPR Ini Sebut Pemadaman Listrik di Kalsel Rugikan Masyarakat

JAKARTA - Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dikeluhkan masyarakat. Pemadaman yang kerap terjadi dinilai sudah tidak wajar.

Anggota Komisi V DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pemadaman listrik di wilayah Kalsel yang merupakan daerah pemilihannya sangat merugikan masyarakat.

"Seperti yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2020 lalu, pemadaman tersebut telah dianggap di luar kewajaran dan berdampak luas pada kerugian masyarakat Kalsel secara ekonomi dan sosial," katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Karena itu, polikus PDIP ini meminta kepada PT PLN (Persero) untuk mengklarifikasi penyebab adanya pemadaman listrik di wilayah Kalsel pada 19 Januari 2020, serta meminta agar menjadikan peristiwa teraebut sebagai 'pintu masuk' evaluasi dan tindakan perbaikan, serta penyelesaian persoalan 'byar-pet' di Kalsel yang telah berlangsung berpuluh tahun.

Menurut Rifqi, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Karenanya kami mengingatkan kepada Dirut PT PLN agar mempedomani ketentuan di atas sebagai ikhtiar kita bersama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan ketenagalistrikan yang baik dan berkualitas," katanya.

Rifqi mendesak Dirut beserta seluruh jajaran PT PLN (Persero) untuk melakukan inventarisasi dan segera menyelesaikan kompensasi atas kerugian gangguan listrik di Kalsel pada 19 Januari 2020.

"Sebagai wakil rakyat Kalsel di lembaga DPR RI, saya berharap dapat menyelesaikan persoalan ketenagalistrikan di Kalsel secara bersama-sama dengan pihak Pemerintah, termasuk PT PLN (Persero) di dalamnya. Kami akan berupaya menjadi mediator dengan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Kalimantan Selatan," katanya. (Baca Juga: Perkuat Kelistrikan Kalbar, PLN Operasikan 70 MW Pembangkit di 2019).

Pihaknya berharap segera ada perbaikan dan solusi yang konkret dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dari pihak PT PLN (Persero). Keluhan yang dia sampaikan juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.