Wamenlu Sebut DPR Dukung Penuh Upaya Diplomasi Terkait Natuna
Senin, 20 Januari 2020 - 21:02 WIB
Wamenlu Sebut DPR Dukung Penuh Upaya Diplomasi Terkait Natuna
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar mengatakan bahwa Komisi I DPR mendukung penuh langkah Kementerian Luar negeri (Kemenlu) dalam melakukan diplomasi secara tegas terkait klaim China atas Perairan Natuna.
“Komisi I menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang telah dijalankan secara khusus tentu terkait dengan tugas kami adalah pelaksanaan diplomasi yang tegas dalam persoalan yang kita hadapi beberapa minggu terakhir ini terkait pelanggaran hak berdaulat di ZEE Indonesia,” ujar Mahendra seusai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Mahendra menjelaskan apa yang sudah dilakukan Kemenlu sama sekali tidak ada kompromi dengan pemerintah China. Karena, posisi Indonesia jelas berpegang pada Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos) bahwa perairan yang diklaim China adalah bagian dari wilayah Indonesia. (Baca juga: Prabowo, Hadi dan Mahendra Dihujani Pertanyaan Soal Natuna )
“Yang sudah kami lakukan dalam arti menyampaikan posisi tidak ada kompromi, tidak ada perbedaan, kami anggap itu keputusan internasional,” jelas Mahendra.
Karena itu, Mahendra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan China meskipun, Kedubes China memberikan pernyataan bahwa China tidak bisa menjamin bisa menarik kapal Coast Guard dan nelayan China dari Perairan Natuna.
“Tidak ada negosiasi karena posisi kita jelas, dan diakui hukum internasional UNCLOS 1982, tidak ada keperluan bernegosiasi,” tegasnya.
Sehingga, dia melanjutkan, soal kepastian ada atau tidak adanya kapal China di Perairan Indonesia memang tergantung pihak China. Tetapi, Indoneisa tidak bisa menerima hal itu. (Baca juga: Menhan Prabowo Sebut Komisi I DPR Dukung Modernisasi Alutsista )
“Itu kan kepastiannya perlu dilihat dari pihak China, dari kita tidak terima,” tandasnya.
“Komisi I menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang telah dijalankan secara khusus tentu terkait dengan tugas kami adalah pelaksanaan diplomasi yang tegas dalam persoalan yang kita hadapi beberapa minggu terakhir ini terkait pelanggaran hak berdaulat di ZEE Indonesia,” ujar Mahendra seusai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Mahendra menjelaskan apa yang sudah dilakukan Kemenlu sama sekali tidak ada kompromi dengan pemerintah China. Karena, posisi Indonesia jelas berpegang pada Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos) bahwa perairan yang diklaim China adalah bagian dari wilayah Indonesia. (Baca juga: Prabowo, Hadi dan Mahendra Dihujani Pertanyaan Soal Natuna )
“Yang sudah kami lakukan dalam arti menyampaikan posisi tidak ada kompromi, tidak ada perbedaan, kami anggap itu keputusan internasional,” jelas Mahendra.
Karena itu, Mahendra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan China meskipun, Kedubes China memberikan pernyataan bahwa China tidak bisa menjamin bisa menarik kapal Coast Guard dan nelayan China dari Perairan Natuna.
“Tidak ada negosiasi karena posisi kita jelas, dan diakui hukum internasional UNCLOS 1982, tidak ada keperluan bernegosiasi,” tegasnya.
Sehingga, dia melanjutkan, soal kepastian ada atau tidak adanya kapal China di Perairan Indonesia memang tergantung pihak China. Tetapi, Indoneisa tidak bisa menerima hal itu. (Baca juga: Menhan Prabowo Sebut Komisi I DPR Dukung Modernisasi Alutsista )
“Itu kan kepastiannya perlu dilihat dari pihak China, dari kita tidak terima,” tandasnya.
(kri)
