Anak hingga Adik Ipar Masuk Struktur DPP Golkar, Airlangga Disebut Bangun Politik Dinasti

JAKARTA - Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Periode 2019-2024, ada sejumlah nama orang dekat dan keluarga Ketua Umum Airlangga Hartarto. Di antaranya adalah nama sang putra, Ravindra A sebagai salah satu Ketua, kemudian Kusuma Judileksono, adik ipar Airlangga juga sebagai ketua, dan Adanty Kurnia, anak tiri Airlangga sebagai Wakil Bendahara Umum.

Selain itu, juga ada anak Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, Dico M Ganinduto sebagai Wakil Sekjen. Juga ada anak dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, Adrian Jopie Paruntu sebagai Wakil Sekjen. (Baca juga: Munas Golkar Berlalu, Pendukung Bamsoet Tagih Komitmen Airlangga )

Komposisi kepengurusan yang banyak mengakomodir orang dekat ketua umum dan juga kerabat dari petinggi Golkar lainnya itu menilai sorotan dari Tim 9 yang sebelumnya menjadi pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelang Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar 3-6 Desember 2019 lalu. Langkah Airlangga yang menempatkan sejumlah orang dekatnya dalam struktu kepengurusan DPP dinilai sebagai upaya membangun politik dinasti dan juga nepotisme.

”Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun saja tidak memasukkan anaknya dalam kepengurusan Golkar kok, kecuali di akhir-akhir,” ujar Koordinator Tim 9, Cyrillus Kerong di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Tidak hanya kerabat dekat Airlangga Hartarto, kata Cyrillus, dalam struktur kepengurusan DPP Golkar yang baru juga ada sejumlah nama yang sebelumnya sudah keluar dari Golkar dan menjadi caleg dari Partai lain, namun tiba-tiba masuk dalam kepengurusan seperti Hamzah Sangadji. Masuknya nama Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang juga tak luput dari sorotan.

Juru Bicara Tim 9, Viktus Murin mengatakan terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP. ”Ada di antara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai pengurus harian DPP,” katanya.

Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. ”Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti,” urainya.

Menurutnya, rezim politik Airlangga Hartarto telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekruitmen kader dalam kepemimpinan partai.

”Tetapi, pada kenyataannya dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik Airlangga Hartarto,” tuturnya. (Baca juga: Struktur Kepengurusan Lengkap, Pileg 2024 Jadi Tantangan Utama Golkar )

Karena itu, pihaknya mengingatkan Airlangga Hartarto dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. ”Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024,” katanya.

Berikut susunan kepengurusan Partai Golkar 2019-2024:

1. Ketua Umum : AIRLANGGA HARTARTO
2. Wakil Ketua Umum : KAHAR MUZAKKIR
3. Wakil Ketua Umum : AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
4. Wakil Ketua Umum : AZIS SYAMSUDDIN
5. Wakil Ketua Umum : AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
6. Wakil Ketua Umum : HETIFAH SJAIFUDIAN
7. Wakil Ketua Umum : RIZAL MALLARANGENG
8. Wakil Ketua Umum : MELCHIAS MARKUS MEKENG
9. Wakil Ketua Umum : ROEM KONO
10. Wakil Ketua Umum : NURUL ARIFIN
11. Wakil Ketua Umum : NURDIN HALID
12. Wakil Ketua Umum : BAMBANG SOESATYO

13. Ketua : ADIES KADIR
14. Ketua : JERRY SAMBUAGA
15. Ketua : MEUTYA HAFIDZ
16. Ketua : AIRIN RACHMI DAINY
17. Ketua : ACE HASAN SYADZILI
18. Ketua : BOBBY ADHITYA RIZALDI
19. Ketua : MQ ISWARA
20. Ketua : IQBAL WIBISONO
21. Ketua : MUHAMMAD SARMUJI
22. Ketua : BAMBANG HERI
23. Ketua : MUHIDIN M SAID
24. Ketua : I GDE SUMARJAYA LINGGIH
25. Ketua : HAMZAH SANGADJI
26. Ketua : KLEMEN TINAL
27. Ketua : TAHAN SAMUEL LUMBAN TORUAN
28. Ketua : ANDOGO WIRADI
29. Ketua : DAVE AKBARSYAH FIKARNO
30. Ketua : ZULFIKAR ARSE SADIKIN
31. Ketua : ANDI RIO PANDJALANGI
32. Ketua : NUSRON WAHID
33. Ketua : ALEXANDER ERY WIBOWO
34. Ketua : DEDI MULYADI
35. Ketua : ROBERT J KARDINAL
36. Ketua : LAMHOT SINAGA
37. Ketua : MUKHAMAD MISBAKHUN
38. Ketua : ERWIN AKSA
39. Ketua : VENO TETELEPTA
40. Ketua : GATOT SOEDARYONO
41. Ketua : KUSUMA JUDILEKSONO
42. Ketua : RAVINDRA A
43. Ketua : M SABIL RACHMAN
44. Ketua : AGUSTIAN B PRASETYA
45. Ketua : ILHAM PERMANA
46. Ketua : IDRIS LAENA
47. Ketua : BUDI SETYAWAN
48. Ketua : PANGGAH SUSANTO
49. Ketua : FIRMAN SUBAGYO
50. Ketua : KHOLIS MALIK
51. Ketua : YAHYA ZAINI
52. Ketua : MUKHTARUDIN

53. Sekretaris Jenderal : LODEWIJK F PAULUS

54. Wakil Sekretaris Jenderal : MUSTAFA M RADJA
55. Wakil Sekretaris Jenderal : TARDJO RAGIL
56. Wakil Sekretaris Jenderal : DWI PRIYO ATMOJO
57. Wakil Sekretaris Jenderal : TUMPAL SAHALA P SIANIPAR
58. Wakil Sekretaris Jenderal : RIYONO ASNAN
59. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL BENNY HARAHAP
60. Wakil Sekretaris Jenderal : DONI AKBAR
61. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDIKA HAZRUMY
62. Wakil Sekretaris Jenderal : DICO M GANINDUTO
63. Wakil Sekretaris Jenderal : MISBAH SHOIM HARIS
64. Wakil Sekretaris Jenderal : M PAHLEVI PANGERANG
65. Wakil Sekretaris Jenderal : ADRIAN JOPIE PARUNTU

66. Wakil Sekretaris Jenderal : HERMAN HAYONG
67. Wakil Sekretaris Jenderal : EDI LANGKARA
68. Wakil Sekretaris Jenderal : BERNARD SAGRIM
69. Wakil Sekretaris Jenderal : AGUNG WIDYANTORO
70. Wakil Sekretaris Jenderal : CHANDRI PUSPITASARI
71. Wakil Sekretaris Jenderal : CHRISTINA ARIYANI
72. Wakil Sekretaris Jenderal : SAHAT SIMANJUNTAK
73. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL RAHMAN
74. Wakil Sekretaris Jenderal : SAMSUL HIDAYAT
75. Wakil Sekretaris Jenderal : DEREK LOUPATTY
76. Wakil Sekretaris Jenderal : JAN PIETER PANGARIBUAN
77. Wakil Sekretaris Jenderal : AMIN NGABALIN
78. Wakil Sekretaris Jenderal : SHOLAHUL AM NOTOBUWONO
79. Wakil Sekretaris Jenderal : SEBASTIAN SALANG
80. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDI BUDI SULISTYO
81. Wakil Sekretaris Jenderal : FAHD EL FOUZ ARAFIQ
82. Wakil Sekretaris Jenderal : SEKARWATI
83. Wakil Sekretaris Jenderal : LINDSEY AFSARI PUTRI
84. Wakil Sekretaris Jenderal : RUSLI AZIZ
85. Wakil Sekretaris Jenderal : M ALEXANDRA PAHLEVI
86. Wakil Sekretaris Jenderal : EVA WIBISONO
87. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTRI ZIZY PUPUT NOVEL
88. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTERI ANETTA KOMARUDIN

89. Bendahara Umum : DITO GANINDUTO

90. Wakil Bendahara Umum : AGOES SILABAN
91. Wakil Bendahara Umum : SHINTA WIJAYA KAMDANI
92. Wakil Bendahara Umum : SARI YULIATI
93. Wakil Bendahara Umum : SALIM FAKHRY
94. Wakil Bendahara Umum : J DWI HARTANTO
95. Wakil Bendahara Umum : HERU DEWANTO
96. Wakil Bendahara Umum : BADRUTTAMAM
97. Wakil Bendahara Umum : SYAFAAT PERDANA
98. Wakil Bendahara Umum : KARAN SUKARNO W
99. Wakil Bendahara Umum : HARIARA TAMBUNAN
100. Wakil Bendahara Umum : RAYMOND SYAUTA
101. Wakil Bendahara Umum : HERNA D KUSUMASTUTI
102. Wakil Bendahara Umum : MEDINA WIRANATAKUSUMAH
103. Wakil Bendahara Umum : ADANTY KURNIA
104. Wakil Bendahara Umum : DADAN PAHLAWAN
105. Wakil Bendahara Umum : FIRALDI AKBAR
106. Wakil Bendahara Umum : DIAH RORO ESTY
107. Wakil Bendahara Umum : ELVIS JUNAIDI

Ketua Dewan Pembina: Aburizal Bakrie
Wakil Ketua: Zaenudin Amali

Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung

Ketua Dewan PENASEHAT: Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono

Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta

Badan Penelitian dan Pengembangan
Ketua: Amir Sambodo

Badan Advokasi Hukum dan HAM
Ketua: Ifdhal Kasim

Badan Pemenangan Pemilu
Ketua: Maman Abdurrahman

Badan Saksi Nasional
Ketua: Syahmud B Ngabalin

Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat
Ketua: Haryadi Sukamdani

Badan Penanggulangan Bencana
Ketua: Febri Hendri

Lembaga Komunikasi dan Informasi
Ketua: Ricky Rachmadi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ketua: HM Al Khadziq

Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi
Ketua: Dito Ariotedjo