Jokowi Tegaskan Tak Ada Skema Utang Bangun Ibu Kota Baru
Jokowi Tegaskan Tak Ada Skema Utang Bangun Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaskan tak ada skema utang dalam pembangunan ibu kota baru. Dia mengatakan di luar pembiyaan dari APBN, pembiayaan dilakukan menggunakan skema APBN.
“Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semua kerja sama,” katanya saat berbincang bersama media di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020). (Baca juga: Jokowi Minta Pangeran Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru)
Dia mengatakan adanya dewan pengarah yang berasal dari negara lain merupakan upaya membangun kepercayaan. Seperti diketahui sejauh ini sudah ada tiga orang dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru. Di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ), Bos Sof Bank Masayoshi Son, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Toni Blair. (Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru, Pemerintah Klaim Keluarkan Tak Lebih Rp100 T)
“Sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja bersama, KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha) dan kerja sama lainnnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Karena saya melihat beliau ini MBZ, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kita yang menyelesaikan operasional, persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” paparnya.
Jokowi mengatakan ibu kota negara yang baru akan terdiri dalam beberapa klaster. Dimana klaster yang dibiayai APBN 100% adalah klaster pemerintahan.
Ditanyakan apakah keuntungan yang diberikan Indonesia kepada anggota dewan pengarah, Jokowi mengatakan hal tersebut sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh tersebut.
“Lho ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan kamu pesimis kayak gitu. Diberikan penghargaan untuk duduk di dalam dewan pengarah perpindahan ibu kota. Ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah. Gimana,” tuturnya.
Jokowi juga mengatakan tak ada gaji bagi para dewan pengarah. Diapun bersoloroh tak mampu menggaji dewan pengarah, terutama MBZ yang memiliki kekayaan USD 1,4 triliun. “Ya enggak kuat lho ngegaji. USD 1,4 triliun. Apa yang mau saya gaji,” ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan tak ada proses barter apapun dengan pelibatan pihak luar. Dia mengatakan yang ditawarkan pemerintah adalah murni kerja sama.
“Enggak enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Banyak pulau kita ini banyak. Kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten ya silakan. Misalnya di sini, di mana, di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong,” katanya.
Dia mengatakan untuk sementara dewan pengarah masih berjumlah tiga orang. Menanggapi apakah ada kemungkinan orang Indonesia masuk dewan pengarah, Jokowi menjawab, akan bertanggung jawab pada pelaksanaan. “Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang indonesia semua. Organisasinya kan di BOI. 100% kita semua di situ,” ucapnya. dita angga
“Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semua kerja sama,” katanya saat berbincang bersama media di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020). (Baca juga: Jokowi Minta Pangeran Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru)
Dia mengatakan adanya dewan pengarah yang berasal dari negara lain merupakan upaya membangun kepercayaan. Seperti diketahui sejauh ini sudah ada tiga orang dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru. Di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ), Bos Sof Bank Masayoshi Son, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Toni Blair. (Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru, Pemerintah Klaim Keluarkan Tak Lebih Rp100 T)
“Sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja bersama, KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha) dan kerja sama lainnnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Karena saya melihat beliau ini MBZ, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kita yang menyelesaikan operasional, persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” paparnya.
Jokowi mengatakan ibu kota negara yang baru akan terdiri dalam beberapa klaster. Dimana klaster yang dibiayai APBN 100% adalah klaster pemerintahan.
Ditanyakan apakah keuntungan yang diberikan Indonesia kepada anggota dewan pengarah, Jokowi mengatakan hal tersebut sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh tersebut.
“Lho ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan kamu pesimis kayak gitu. Diberikan penghargaan untuk duduk di dalam dewan pengarah perpindahan ibu kota. Ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah. Gimana,” tuturnya.
Jokowi juga mengatakan tak ada gaji bagi para dewan pengarah. Diapun bersoloroh tak mampu menggaji dewan pengarah, terutama MBZ yang memiliki kekayaan USD 1,4 triliun. “Ya enggak kuat lho ngegaji. USD 1,4 triliun. Apa yang mau saya gaji,” ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan tak ada proses barter apapun dengan pelibatan pihak luar. Dia mengatakan yang ditawarkan pemerintah adalah murni kerja sama.
“Enggak enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Banyak pulau kita ini banyak. Kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten ya silakan. Misalnya di sini, di mana, di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong,” katanya.
Dia mengatakan untuk sementara dewan pengarah masih berjumlah tiga orang. Menanggapi apakah ada kemungkinan orang Indonesia masuk dewan pengarah, Jokowi menjawab, akan bertanggung jawab pada pelaksanaan. “Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang indonesia semua. Organisasinya kan di BOI. 100% kita semua di situ,” ucapnya. dita angga
(cip)
Explore More