Jokowi Ingin Omnibus Law Selesai 100 Hari, DPR: Bolanya Justru di Pemerintah
Jum'at, 17 Januari 2020 - 08:57 WIB
Jokowi Ingin Omnibus Law Selesai 100 Hari, DPR: Bolanya Justru di Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dan menargetkan agar penyederhanaan undang-undang atau Omnibus Law bisa selesai dalam 100 hari ke depan. Komentar Jokowi ini mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, terkait target tersebut bolanya justru ada di pemerintah. "Dan ini adalah sesolid apa draf RUU yang dikirim oleh pemerintah. Itu poinnya," kata Willy di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Bagi Politikus Partai Nasdem ini, langkah pemerintah untuk menerapkan Omnibus Law menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin karena harus menyederhanakan banyaknya UU yang ada saat ini. Namun ia percaya, pemerintah menyelesaikan hal itu dengan target yang dipasang.
Willy menambahkan, sejauh ini DPR membuka diri terhadap masukan sejumlah pihak terhadap rencana kebijakan dari pemerintah tersebut.
"Nah, sekarang pemerintah kalau toh ini kan sekarang mau bahas Prolegnas Prioritas 2020, nah kita lihat nanti apa observe pemerintah. Nah sekarang kan Omnibus Law ini kan empat: Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, IKN, Farmasi. Satu lagi kan sudah diwacanakan Keamanan Laut," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan. Sehingga diharapkan pembahasan bisa segera dilakukan antara pemerintah dengan DPR. (Baca juga: Jokowi Minta DPR Selesaikan UU Omnibus Law dalam 100 Hari ).
Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, terkait target tersebut bolanya justru ada di pemerintah. "Dan ini adalah sesolid apa draf RUU yang dikirim oleh pemerintah. Itu poinnya," kata Willy di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Bagi Politikus Partai Nasdem ini, langkah pemerintah untuk menerapkan Omnibus Law menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin karena harus menyederhanakan banyaknya UU yang ada saat ini. Namun ia percaya, pemerintah menyelesaikan hal itu dengan target yang dipasang.
Willy menambahkan, sejauh ini DPR membuka diri terhadap masukan sejumlah pihak terhadap rencana kebijakan dari pemerintah tersebut.
"Nah, sekarang pemerintah kalau toh ini kan sekarang mau bahas Prolegnas Prioritas 2020, nah kita lihat nanti apa observe pemerintah. Nah sekarang kan Omnibus Law ini kan empat: Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, IKN, Farmasi. Satu lagi kan sudah diwacanakan Keamanan Laut," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan. Sehingga diharapkan pembahasan bisa segera dilakukan antara pemerintah dengan DPR. (Baca juga: Jokowi Minta DPR Selesaikan UU Omnibus Law dalam 100 Hari ).
(zik)
