Menko Polhukam Tegaskan Patroli di Natuna Akan Ditingkatkan
Menko Polhukam Tegaskan Patroli di Natuna Akan Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kedaulatan Indonesia tidak tawar menawar terutama terkait perairan Natuna. (Baca juga: Mengenal Nine Dash Line, Alasan China Mengklaim Natuna)
Mahfud juga mengatakan patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan. Patroli ini telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kedaulatan Indonesia yang tidak ada tawar menawar. (Baca juga: Konflik Natuna dan Klaim Laut China Selatan Bikin ASEAN Meradang)
“Ini saya berkunjung ke sini untuk menindak lanjuti pertama, instruksi Presiden pada 2016, kemudian kunjungan Presiden minggu yang lalu yang pada intinya itu Presiden mengatakan kedaulatan tidak ada tawar menawar, tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan tetapi menjaga hak kedaulatan atas laut, jadi beda ini bukan perang,” tegasnya saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau dalam siaran pers yang diterima SINDOnews (15/1/2020).
Mahfud mengatakan kondisi Natuna saat ini sudah aman. Kapal-kapal China sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna. “Secara umum sudah aman. (Kapal China) sudah ada di luar Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya sudah tidak di Natuna. Mudah-mudahan terus aman,” tegasnya.
Saat ini secara simbolis sudah menunjukan kesiapan patroli dengan tersedia banyak kapal. Mahfud mengaku akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta hubungan pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ini.
“Oleh sebab itu yang hadir di sini ada dari Bappenas dan ada beberapa dari instansi yang nantinya melaksanakan instruksi Presiden yang kedua, bukan hanya melakukan volume patroli tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kita,” kata Mahfud.
Selain itu, tambah Mahfud di Natuna juga akan mulai dibangun sentra-sentra kegiatan ekonomi dan tetap menjaga keamanan laut. Kemudian juga akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal-kapal ikan. “Jangan salah paham seakan-akan kita mau menge-drop nelayan dari luar Natuna ke sini kemudian nelayan-nelayan Natuna nya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat nanti akan dikoordinasikan dengan pak Gubenur, pak Bupati dan pak Wali Kota di sini. Dengan pertemuan ini mungkin secara agak lebih teknis nanti bapak Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengoordinasikan secara lebih detail lagi bersama Pemda setempat,” tambah Mahfud.
Mahfud juga mengatakan patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan. Patroli ini telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kedaulatan Indonesia yang tidak ada tawar menawar. (Baca juga: Konflik Natuna dan Klaim Laut China Selatan Bikin ASEAN Meradang)
“Ini saya berkunjung ke sini untuk menindak lanjuti pertama, instruksi Presiden pada 2016, kemudian kunjungan Presiden minggu yang lalu yang pada intinya itu Presiden mengatakan kedaulatan tidak ada tawar menawar, tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan tetapi menjaga hak kedaulatan atas laut, jadi beda ini bukan perang,” tegasnya saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau dalam siaran pers yang diterima SINDOnews (15/1/2020).
Mahfud mengatakan kondisi Natuna saat ini sudah aman. Kapal-kapal China sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna. “Secara umum sudah aman. (Kapal China) sudah ada di luar Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya sudah tidak di Natuna. Mudah-mudahan terus aman,” tegasnya.
Saat ini secara simbolis sudah menunjukan kesiapan patroli dengan tersedia banyak kapal. Mahfud mengaku akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta hubungan pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ini.
“Oleh sebab itu yang hadir di sini ada dari Bappenas dan ada beberapa dari instansi yang nantinya melaksanakan instruksi Presiden yang kedua, bukan hanya melakukan volume patroli tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kita,” kata Mahfud.
Selain itu, tambah Mahfud di Natuna juga akan mulai dibangun sentra-sentra kegiatan ekonomi dan tetap menjaga keamanan laut. Kemudian juga akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal-kapal ikan. “Jangan salah paham seakan-akan kita mau menge-drop nelayan dari luar Natuna ke sini kemudian nelayan-nelayan Natuna nya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat nanti akan dikoordinasikan dengan pak Gubenur, pak Bupati dan pak Wali Kota di sini. Dengan pertemuan ini mungkin secara agak lebih teknis nanti bapak Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengoordinasikan secara lebih detail lagi bersama Pemda setempat,” tambah Mahfud.
(cip)
Explore More