MPR Harapkan Sengketa Natuna Diselesaikan Lewat Jalur Diplomasi
Kamis, 09 Januari 2020 - 08:28 WIB
MPR Harapkan Sengketa Natuna Diselesaikan Lewat Jalur Diplomasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan China di Perairan Natuna melalui jalur diplomasi. Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan Pemerintah Indonesia selama ini mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan China.
"Saya pun percaya persoalan ini pasti bisa diselesaikan secara diplomatik dengan tetap menegaskan Natuna bagian dari wilayah kedaulatan NKRI," ujar Jazilul Fawaid di sela Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Assa'idiyah, Tanggulrejo, Manyar, Gresik, Jawa Timur di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Jazil menuturkan dalam kasus ini pemerintah harus tegas menjaga kedaulatan NKRI. "Wilayah Perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," paparnya. (Baca juga: Jokowi Datangi Natuna, Istana: Kedaulatan Indonesia Tak Boleh Diganggu )
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menyelesaikan kasus perbatasan negara di Perairan Natuna dengen mencari cara-cara yang terbaik karena Indonesia bersama China mempunyai hubungan dagang dan masih saling membutuhkan.
"Masalah sengketa di Laut Natuna dengan China ini memang rumit, tetapi belum sampai pada konflik. Hal ini hanya kesalahpahaman garis-garis batas negara yang ada," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan China dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. "China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif," kata Geng Shuang, dilansir situs Kemlu China.
"Saya pun percaya persoalan ini pasti bisa diselesaikan secara diplomatik dengan tetap menegaskan Natuna bagian dari wilayah kedaulatan NKRI," ujar Jazilul Fawaid di sela Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Assa'idiyah, Tanggulrejo, Manyar, Gresik, Jawa Timur di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Jazil menuturkan dalam kasus ini pemerintah harus tegas menjaga kedaulatan NKRI. "Wilayah Perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," paparnya. (Baca juga: Jokowi Datangi Natuna, Istana: Kedaulatan Indonesia Tak Boleh Diganggu )
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menyelesaikan kasus perbatasan negara di Perairan Natuna dengen mencari cara-cara yang terbaik karena Indonesia bersama China mempunyai hubungan dagang dan masih saling membutuhkan.
"Masalah sengketa di Laut Natuna dengan China ini memang rumit, tetapi belum sampai pada konflik. Hal ini hanya kesalahpahaman garis-garis batas negara yang ada," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan China dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. "China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif," kata Geng Shuang, dilansir situs Kemlu China.
(kri)
