Soal Natuna, Demokrat Minta Menko Polhukam dan Menhan Lebih Tegas
Selasa, 07 Januari 2020 - 16:29 WIB
Soal Natuna, Demokrat Minta Menko Polhukam dan Menhan Lebih Tegas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta untuk lebih tegas menyikapi masalah di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Walaupun, diakui oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah cukup tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan China di Perairan Natuna.
"Jadi, harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Lagipula, China bukan satu-satunya investor di Indonesia. "Toh China-nya merupakan investor ketiga di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi, tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia," ujannya.
Dia menyarankan Pemerintah Indonesia tidak boleh bernegosiasi dengan China. "Negosiasi kan berarti take and give gitu, kita hanya menginginkan agar China mentaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," kata anggota komisi I DPR RI ini.
Di samping itu, dia menilai Pemerintah Indonesia sempat terlena dengan pernyataan pejabat China yang mengatakan menghargai kedaulatan NKRI. "Sehingga kita mengambil asumsi bahwa 9 dash itu tidak ada pengaruhnya," ungkapnya.
"Jadi, harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Lagipula, China bukan satu-satunya investor di Indonesia. "Toh China-nya merupakan investor ketiga di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi, tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia," ujannya.
Dia menyarankan Pemerintah Indonesia tidak boleh bernegosiasi dengan China. "Negosiasi kan berarti take and give gitu, kita hanya menginginkan agar China mentaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," kata anggota komisi I DPR RI ini.
Di samping itu, dia menilai Pemerintah Indonesia sempat terlena dengan pernyataan pejabat China yang mengatakan menghargai kedaulatan NKRI. "Sehingga kita mengambil asumsi bahwa 9 dash itu tidak ada pengaruhnya," ungkapnya.
(pur)
