Kasus Natuna, Syarief Hasan Ingatkan Langkah Tegas SBY Tangani Ambalat

Selasa, 07 Januari 2020 - 16:04 WIB
Kasus Natuna, Syarief...
Kasus Natuna, Syarief Hasan Ingatkan Langkah Tegas SBY Tangani Ambalat
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah mengalami sengketa wilayah laut dengan Malaysia di Ambalat. Menurutnya, saat itu SBY memilih bersikap tegas.

Ketika saat ini Indonesia mengalami permasalahan serupa di Perairan Natuna, Syarief Hasan pun mengaku teringat langkah SBY saat itu dalam menyelesaikan sengketa perairan Ambalat. ”Kasus Natuna ini mengingatkan saya pada kasus Ambalat 2005-2006, di mana SBY saat itu sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi. Mereka harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Nah, ketika saat ini China melakukan hal serupa dengan memasuki perairan Natuna, Wakil Ketua MPR ini mendukung pemerintah untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulatan NKRI.

”Dan ternyata dulu SBY berhasil. Bahkan, SBY pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu. Kalau mau perang, ayo perang waktu itu. Tetapi respons Malaysia saat itu dan kita juga ingin menyelesaikan melalui saluran diplomatik,” paparnya.

Dalam kasus Natuna, Syarief Hasan juga mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menjaga kedualatan NKRI. ”Jokowi saya ikuti statemennya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti Menko Polhukam, Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” katanya.

Menurutnya, menteri harus memiliki sikap tegas dalam menyikapi kasus Natuna. Jika ternyata sengketa dengan China ini membawa implikasi terhadap perekonomian Tanah Air, hal itu menurutnya risiko dalam menjaga kedaulatan negara.

“Toh China merupakan investor nomor tiga. Pasti juga China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi, tidak usah khawatir tentang implikasi terhadap ekonomi. Mereka juga membutuhkan kita. Jadi kita harus betul tegas dan tidak boleh negosiasi. Kalau nego itu take and give. Kan kita hanya menginginkan China menaati unclos yang sudah ratifikasi bersama,” tuturnya.
(pur)
Berita Terkait
Ini Kekayaan Laut Natuna...
Ini Kekayaan Laut Natuna Milik Indonesia yang Diklaim China
Kisruh China Klaim Natuna,...
Kisruh China Klaim Natuna, Ternyata Segini Kekayaan Alamnya
KRI Usman Harun Tangkap...
KRI Usman Harun Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara
Pertahankan Laut Natuna...
Pertahankan Laut Natuna Utara, Indonesia Diminta Tetap Berpegang pada UNCLOS
Amerika Serikat Minta...
Amerika Serikat Minta Indonesia Abaikan China, Lanjutkan Eksplorasi Natuna
Amankan Laut Natuna,...
Amankan Laut Natuna, TNI AL Tindak Tegas Kapal Asing Masuk Tanpa Izin
Berita Terkini
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Roy Suryo Pertanyakan...
Roy Suryo Pertanyakan Legal Standing Ade Darmawan di Kasus Ijazah Jokowi
64 PSE Sudah Lapor ke...
64 PSE Sudah Lapor ke Komdigi, Nurul Arifin Berharap Angkanya Terus Meningkat
Harumkan Nama Bangsa,...
Harumkan Nama Bangsa, Kolonel Cpn Jimmy Sirait Raih Gelar Master di US Army War College
Pimpinan Lembaga Antirasuah...
Pimpinan Lembaga Antirasuah Diduga Terseret Kasus MBG, Ini Tanggapan KPK
Rupiah dan IHSG Menguat,...
Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Ada Good News untuk Kita Semua
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved