Kasus Natuna, Demokrat Pamer Keberhasilan SBY Soal Ambalat
Kasus Natuna, Demokrat Pamer Keberhasilan SBY Soal Ambalat
A
A
A
JAKARTA - Masalah pelanggaran yang dilakukan China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau baru-baru ini mengingatkan Partai Demokrat pada kasus Blok Ambalat. Adapun Blok Ambalat, Laut Sulawesi pernah diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Partai Demokrat pun menyampaikan bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil menyelesaikan masalah Blok Ambalat. Sebab, kata dia, SBY ketika menjabat presiden sangat tegas jika menyangkut kedaulatan NKRI.
"Dan ternyata dulu SBY berhasil. Bahkan dulu SBY pernah di kapal perang, berhadap-hadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu. Kalau mau perang ayo perang, pada saat itu," kata Wakil Ketua MPR RI ini.
Syarief pun mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap masalah pelanggaran China di Perairan Natuna. Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia tidak boleh kompromi dengan masalah yang menyangkut kedaulatan.
"Pak Jokowi saya ikuti statementnya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam, Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.
"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Partai Demokrat pun menyampaikan bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil menyelesaikan masalah Blok Ambalat. Sebab, kata dia, SBY ketika menjabat presiden sangat tegas jika menyangkut kedaulatan NKRI.
"Dan ternyata dulu SBY berhasil. Bahkan dulu SBY pernah di kapal perang, berhadap-hadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu. Kalau mau perang ayo perang, pada saat itu," kata Wakil Ketua MPR RI ini.
Syarief pun mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap masalah pelanggaran China di Perairan Natuna. Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia tidak boleh kompromi dengan masalah yang menyangkut kedaulatan.
"Pak Jokowi saya ikuti statementnya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam, Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.
(kri)
Explore More