JNM Meminta Pemerintah Tidak Reaktif dalam Pengiriman Nelayan ke Natuna
Selasa, 07 Januari 2020 - 09:46 WIB
JNM Meminta Pemerintah Tidak Reaktif dalam Pengiriman Nelayan ke Natuna
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi nelayan dan pelaku perikanan yang tergabung dalam Jaringan Nelayan Matahari (JNM) meminta kepada pemerintah untuk tidak bersikap reaktif dalam pengiriman nelayan Pantura Jawa ke Perairan Natuna. Menurut JNM, sikap reaktif hanya akan merugikan dan mengorbankan nelayan.
"Kami mendukung penuh penempatan nelayan Pantura di laut Natuna yang selama ini sepi dari nelayan kita. Namun langkah tersebut tidak boleh dalam kerangka reaktif karena merespons situasi yang sedang memanas di sana," ujar Ketua Umum JNM, Sutia Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2019).
Menurut Sutia Budi, penempatan nelayan ke Natuna atau kawasan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) lainnya harus menjadi bagian dari desain besar menjaga kedaulatan bangsa serta pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberi peran lebih kepada nelayan dalam peta geopolitik. Nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan dan zona ekonomi eksklusif harus menjadi salah satu pilar keamanan dan kedaulatan (security and sovereignty belt)," tutur Sutia.
Sutia Budi menerangkan penempatan nelayan di Natuna atau kawasan perbatasan lainnya tidak cukup hanya dengan upaya pengawalan dari pihak keamanan semata.
"Harus dibarengi dengan penyiapan armada kapal nelayan dengan peralatan yang lebih modern, revitalisasi pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan, akses pasar, pembangunan kawasan industri di perbatasan serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya," jelas Sutia Budi.
Dalam jangka pendek, terkait rencana pengiriman nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna, JNM meminta kepada pemerintah untuk terlebih dahulu membekali nelayan dengan pemahaman akan nasionalisme dan isu-isu ketahanan serta melatih nelayan dengan perlengkapan komunikasi yang lebih modern.
Selain itu, JNM juga meminta kepada pemerintah untuk memberi kemudahan akses permodalan, subsidi BBM serta jaminan pemasaran hasil penangkapan ikan karena menangkap ikan hingga ke Natuna membutuhkan modal yang cukup besar.
"Dengan persiapan yang matang, kami berharap pengiriman ke Natuna ini tidak akan membawa kerugian bagi nelayan itu sendiri," tutup Sutia Budi.
"Kami mendukung penuh penempatan nelayan Pantura di laut Natuna yang selama ini sepi dari nelayan kita. Namun langkah tersebut tidak boleh dalam kerangka reaktif karena merespons situasi yang sedang memanas di sana," ujar Ketua Umum JNM, Sutia Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2019).
Menurut Sutia Budi, penempatan nelayan ke Natuna atau kawasan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) lainnya harus menjadi bagian dari desain besar menjaga kedaulatan bangsa serta pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberi peran lebih kepada nelayan dalam peta geopolitik. Nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan dan zona ekonomi eksklusif harus menjadi salah satu pilar keamanan dan kedaulatan (security and sovereignty belt)," tutur Sutia.
Sutia Budi menerangkan penempatan nelayan di Natuna atau kawasan perbatasan lainnya tidak cukup hanya dengan upaya pengawalan dari pihak keamanan semata.
"Harus dibarengi dengan penyiapan armada kapal nelayan dengan peralatan yang lebih modern, revitalisasi pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan, akses pasar, pembangunan kawasan industri di perbatasan serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya," jelas Sutia Budi.
Dalam jangka pendek, terkait rencana pengiriman nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna, JNM meminta kepada pemerintah untuk terlebih dahulu membekali nelayan dengan pemahaman akan nasionalisme dan isu-isu ketahanan serta melatih nelayan dengan perlengkapan komunikasi yang lebih modern.
Selain itu, JNM juga meminta kepada pemerintah untuk memberi kemudahan akses permodalan, subsidi BBM serta jaminan pemasaran hasil penangkapan ikan karena menangkap ikan hingga ke Natuna membutuhkan modal yang cukup besar.
"Dengan persiapan yang matang, kami berharap pengiriman ke Natuna ini tidak akan membawa kerugian bagi nelayan itu sendiri," tutup Sutia Budi.
(kri)
