Pembentukan Pansus Jiwasraya Butuh Keseriusan DPR

JAKARTA - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, usulan beberapa anggota DPR agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) masalah Jiwasraya (Persero) guna menyelidiki masalah kerugian yang nilainya lebih dari Rp10 triliun rupiah layak ditunggu keseriusannya.

Menurut Sulthan, jika para wakil rakyat di Senayan serius mau ikut memperhatikan kasus Jiwasraya 'gate' tentu semakin baik. "Meskipun mereka menyelidikinya secara politik. Setidaknya akan banyak fakta baru yang terungkap ke publik," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Minggu (5/1/2020). (Baca juga: Penyelamatan Jiwasraya, Awas Kasus Bank Century Terulang)

Sulthan menyebut, masalah Jiwasraya ini harus ekstra serius. Karena, dahulu ada preseden buruk kasus bailout century yang berakhir menguap begitu saja. Padahal sempat seperti sinetron yang ditampilkan berjilid. "Hemat saya kasus jiwasraya ini harus pula diselesaikan secara hukum," imbuh dia. (Baca juga: DPR Dinilai Punya Kewajiban Moral Bongkar Kasus Jiwasraya)

Dalam hal ini, Sulthan meminta agar penegak hukum perlu mengusut adanya dugaan korupsi besar-besaran dalam asuransi Jiwasraya ini. Menurut dia, KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan Agung bisa saling koordinasi dalam mengungkap kasus tersebut.

Di sisi lain, proses hukum oleh penegak hukum jangan dicampur dengan rencana Pansus DPR. Jika diperlukan seluruh sektor perlu melibatkan diri dalam mengurai benang kusut Jiwasraya. Sebab jika tidak, besar kemungkinan akan terulang peristiwa serupa di tempat yang lain. Atau jangan-jangan sudah ada hanya karena belum heboh, semoga saja tidak.

"Terlalu jenuh negara ini dengan hal-hal yang demikian di tengah ekonomi rakyat yang semakin terjepit. Ayo semua kita lebih profesional lagi baik itu DPR maupun penegak hukum. Masa iya sih masalah serupa terus muncul dan berulang. Malu dong sama rakyat," sindirnya.