Sentimen Negatif di Tahun Politik Dinilai Tak Goyahkan Eksistensi Polri

JAKARTA - Adanya sentimen negatif tehadap Polri pada tahun 2019 atau disebut tahun politik dinilai tidak menggoyahkan eksistensi lembaga negara yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini.

Indonesia Indicator menyatakan, skor institusi Polri pada tahun 2019 adalah 68%, turun dari tahun 2018, yakni 72%. "Namun perlu diingat 2019 adalah tahun Politik di mana serangan hoaks dan sentimen negatif terhadap Polri gencar dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan mengkendorkan kinerja Polri agar agenda-agenda politik dan gangguan keamanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu bisa berhasil," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang pada paparannya, Sabtu 28 Desember 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta.

Menurut Indonesia Indicator, angka 68% adalah nilai framing positif pemberitaan, baik media massa maupun media sosial. Indonesia Indicator menyebutkan bahwa framming positif ini didapatkan dari kinerja Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, penanggulangan terorisme, konflik Papua, pemberantasan narkoba dan penanganan aksi mahasiswa.

Tokoh di luar intitusi Polri yang disebut berperan positif terhadap kinerja Polri adalah Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rustika menyampaikan masih banyak catatan yang perlu diperbaiki oleh Humas Polri, namun secara umum kinerjanya sudah dianggap baik.

"Perbaikan yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola/manajemen isu sehingga cepat tanggap dan segera terkendali sebelum menjadi liar," tuturnya.

Humas Polri, kata dia, harus memanfaatkan popularitas (shareable) berita-berita tentang Polri oleh media arus utama maupun media sosial sehingga isi pemberitaan menaikkan sentimen positif sehingga meningkatkan citra Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis merespons paparan Indonesia Indicator tersebut dengan komitmen peningkatan kinerja Polri dengan meningkatkan kinerja Polri dalam berbagai lini, termasuk peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan internal.

Sementara anggota Komisi III DPR, H Muhammad Nasir Jamil, menyebutkan kinerja Polri membaik dari waktu ke waktu dan mengapresiasi peningkatan tersebut. Senada dengan Muhammad Nasir, Ateria Dahlan koleganya di Komisi III, mengatakan,

"Kapolri yang baru, Jenderal Idham Azis harus melanjutkan program Kapolri sebelumnya, Jenderal Tito Karnavian dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga kinerja meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tinggi," tuturnya.