Soal Uighur, PKS Desak Pemerintah Jadi Penengah

Sabtu, 28 Desember 2019 - 10:14 WIB
Soal Uighur, PKS Desak...
Soal Uighur, PKS Desak Pemerintah Jadi Penengah
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Mardani Ali Sera mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Kyai Ma'ruf untuk berperan aktif menjadi penengah permasalahan etnis Uighur di Xinjiang, China

"Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur," kata Mardani dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (28/12/2019. (Baca juga: Mahfud MD: Situasi Muslim Uighur Mengusik Sebagian Muslim di Indonesia)

Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres yang akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain. "Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi," ujarnya.

Mardani menambahkan, DPR juga akan melakukan diplomasi antarlembaga kepada Kongres Rakyat Nasional untuk mendorong Pemerintah Bejing menghentikan cara kekerasan kepada etnis Uighur. "DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antarparlemen," ujarnya.

Menurut Mardani, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah permasalahan etnis Uighur. Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis muslim Hui yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah China agar menjadi fasilitator mengusahakan konflik, menghentikan kekerasan dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri. (Baca juga: Soal Uighur, PKS Minta Pemerintah Tak Tersandera dengan Bantuan China)

Kedua, pemerintah China bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu khawatir karena separatisme bukan bagian dari ajaran Islam. Ketiga, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara etnis Uighur dan pemerintah China. Hal ini seperti ketika ASEAN menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Keempat, pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah China untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp reedukasi.
(shf)
Berita Terkait
Wacana Reshuffle Mencuat,...
Wacana Reshuffle Mencuat, PKS: Saatnya Jokowi Reset Ulang Pemerintahan
PKS Beberkan Kinerja...
PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir
Kritik dan Pujian Fraksi...
Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin
Ketua Fraksi PKS Sebut...
Ketua Fraksi PKS Sebut Kalau Ada Menteri Kinerja Lambat Reshuffle Saja
Soal Isu Reshuffle Kabinet,...
Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKS: Kita Kan Tahu Diri
Ketua Fraksi PKS: Kemarahan...
Ketua Fraksi PKS: Kemarahan Jokowi Wajar, Itu Suara Kami sejak Awal
Berita Terkini
Diplomasi Militer hingga...
Diplomasi Militer hingga Misi Kemanusiaan Bawa Donny Suharto Naik Pangkat Bintang 2
Selamat! 105 Pati TNI...
Selamat! 105 Pati TNI Naik Pangkat, Terbanyak dari Angkatan Darat
KPK Tangkap Bupati Sukoharjo...
KPK Tangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani
15 Perwira Dimutasi...
15 Perwira Dimutasi Kapolri Jadi Dirlantas pada Juni 2026, Ini Namanya
Kabar Duka, Anggota...
Kabar Duka, Anggota DPR Rachmat Gobel Meninggal Dunia
Viral Surat Edaran Peningkatan...
Viral Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan, Ini Penjelasan Kejagung
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved