Soal Uighur, PKS Desak Pemerintah Jadi Penengah

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Mardani Ali Sera mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Kyai Ma'ruf untuk berperan aktif menjadi penengah permasalahan etnis Uighur di Xinjiang, China

"Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur," kata Mardani dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (28/12/2019. (Baca juga: Mahfud MD: Situasi Muslim Uighur Mengusik Sebagian Muslim di Indonesia)

Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres yang akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain. "Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi," ujarnya.

Mardani menambahkan, DPR juga akan melakukan diplomasi antarlembaga kepada Kongres Rakyat Nasional untuk mendorong Pemerintah Bejing menghentikan cara kekerasan kepada etnis Uighur. "DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antarparlemen," ujarnya.

Menurut Mardani, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah permasalahan etnis Uighur. Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis muslim Hui yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah China agar menjadi fasilitator mengusahakan konflik, menghentikan kekerasan dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri. (Baca juga: Soal Uighur, PKS Minta Pemerintah Tak Tersandera dengan Bantuan China)

Kedua, pemerintah China bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu khawatir karena separatisme bukan bagian dari ajaran Islam. Ketiga, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara etnis Uighur dan pemerintah China. Hal ini seperti ketika ASEAN menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Keempat, pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah China untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp reedukasi.