Soal Uighur, PKS Minta Pemerintah Tak Tersandera dengan Bantuan China
Rabu, 18 Desember 2019 - 15:51 WIB
Soal Uighur, PKS Minta Pemerintah Tak Tersandera dengan Bantuan China
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyoroti masalah yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, China. PKS meminta Pemerintah Indonesia tidak tersandera dengan banyaknya bantuan dan kerja sama ekonomi dengan China dalam menyikapi masalah Uighur.
"Jangan sampai pemerintah tersandera dengan banyaknya bantuan dan kerja sama ekonomi dengan China, sehingga melupakan tugas konstitusinya yang merupakan amanat UUD NRI 1945," ujar Juru Bicara PKS, Handi Risza kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2019).
Handi mengatakan, PKS mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap dan meminta pemerintah China segera menjelaskan terkait nasib muslim Uighur, secara transparan dan jelas. "Agar bisa diketahui oleh dunia internasional," katanya.
Dia melanjutkan, PKS menilai apa yang sedang dialami umat Islam di Uighur, telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintahan Indonesia harus meminta kejelasan dari pemerintahan China atas apa yang dialami muslim Uighur. "Bagi PKS, ini merupakan perintah konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia," katanya.
"Jangan sampai pemerintah tersandera dengan banyaknya bantuan dan kerja sama ekonomi dengan China, sehingga melupakan tugas konstitusinya yang merupakan amanat UUD NRI 1945," ujar Juru Bicara PKS, Handi Risza kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2019).
Handi mengatakan, PKS mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap dan meminta pemerintah China segera menjelaskan terkait nasib muslim Uighur, secara transparan dan jelas. "Agar bisa diketahui oleh dunia internasional," katanya.
Dia melanjutkan, PKS menilai apa yang sedang dialami umat Islam di Uighur, telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintahan Indonesia harus meminta kejelasan dari pemerintahan China atas apa yang dialami muslim Uighur. "Bagi PKS, ini merupakan perintah konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia," katanya.
(cip)
