Program B30 Bisa Hemat Devisa Negara

PEMERINTAH meyakini implementasi program biodiesel 30% (B30) bisa menghemat devisa negara Rp63 triliun atau setara USD4,3 miliar. Penghematan devisa tersebut bakal berdampak positif pada neraca perdagangan dan transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang selalu merepotkan pemerintah karena masih selalu mencatatkan defisit.

Setelah implementasi B30 yang baru saja diresmikan awal pekan ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lalu menantang kementerian terkait program B30 dan PT Pertamina untuk mempercepat implementasi program B50 pada awal 2021.

Menjawab tantangan orang nomor satu di negeri ini untuk mengimplementasikan program B50 dua tahun ke depan, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati tak gentar dan menyatakan siap melakukan pencampuran dan pendistribusian bahan bakar solar dengan minyak kelapa sawit. Mengawali program B50 tersebut, pihak perusahaan pelat merah itu terlebih dulu akan menguji coba program B40 tahun depan yang tinggal sepekan lagi.

Apabila program berjalan sesuai yang diharapkan, mantan wali kota Surakarta dua periode itu menyebut sejumlah manfaat yang akan dituai, seperti dapat mendorong peningkatan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) di dalam negeri.

Dengan percepatan implementasi dari B30 menuju B50, mantan gubernur DKI Jakarta itu optimistis bisa menghemat devisa semakin besar. Dengan begitu, persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang selama ini selalu menjadi momok bagi pemerintah secara bertahap bisa diatasi.

Setelah sukses meresmikan implementasi program B30, Jokowi tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari program memperbanyak produk subtitusi impor. Semula implementasi program B30 akan dilancarkan Januari tahun depan, namun dipercepat akhir tahun ini.Hal itu bisa dilakukan karena masa uji coba B30 sudah digelar sejak November lalu. Selain implementasi B30 lebih cepat juga menciptakan penghematan devisa lebih besar yang mencapai USD4,3 miliar dibandingkan B20.
Terlepas dari dampak positif penghematan devisa negara, percepatan program mandatori biodiesel pada intinya adalah program pemerintah menuju tiga sasaran utama. Pertama, bagian dari upaya mencari sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis.Selain itu, pengembangan EBT menunjukkan komitmen pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
Kedua, program ini mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia melalui peningkatan produksi CPO sebagai bahan campuran bahan bakar minyak (BBM). Berbagai potensi di dalam negeri tidak hanya CPO yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketiga, mendongkrak permintaan CPO yang bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan 16,5 juta petani.

Sekadar menyegarkan ingatan, sejak 2008 program mandatori biodiesel sudah diimplementasikan dengan kadar campuran biodiesel sekitar 2,5%, lalu bertahap mencapai 7,5% pada 2010. Pemerintah semakin fokus pada program tersebut dengan menaikkan kadar campuran biodiesel menjadi 10% pada periode 2011, dan empat tahun kemudian, atau 2015, kadar campuran biodiesel digenjot dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya implementasi B20 diwujudkan tepat pada 1 Januari 2016.

Perhatian pemerintah semakin fokus dengan dukungan kapasitas produksi yang semakin besar, uji kinerja/uji jalan terus dilakukan, pemantauan secara berkala atas kualitas dan kuantitas oleh tim independen, hingga penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). Terbaru, peresmian implementasi program B30 sebelum 2019 berakhir dilangsungkan pada awal pekan ini.

Implementasi program B30 yang baru saja digelar pemerintah tak ada salahnya diacungi jempol. Sebagaimana diklaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa Indonesia adalah negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Tentu di balik kebanggaan itu kita berharap program mandatori biodiesel tersebut bisa mewujudkan tiga tujuan utama yang menjadi dasar dihadirkannya program tersebut.

Dari memunculkan EBT, menekan impor minyak, hingga menaikkan permintaan CPO dalam negeri yang semuanya berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Dampak positif untuk jangka pendek sudah terlihat, yakni menghemat devisa negara yang pada ujungnya diharapkan bisa memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang selama ini lebih banyak tekor.