LP3ES: Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi
Sabtu, 21 Desember 2019 - 19:53 WIB
LP3ES: Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Namun, maksud LP3ES menilai seperti itu bukan ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini di era diktator.
"Kita mengalami regresi Demokrasi. Jadi, mengalami kemunduran demokrasi, bukan mau bilang bahwa kita telah sampai pada era diktaktor," ujar Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Dia pun mengingatkan bahwa proses pelemahan demokrasi selama ini bisa berujung pada demokrasi iliberal. "Demokrasi yang mana para aktornya tidak sepenuhnya mendukung value-value demokrasi," katanya.
Dirinya pun menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait persoalan tersebut. "Yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, bahwa oke kita sudah punya Pemilu, oke kita sudah menjalankan suksesi bagian dari kepemimpinan ya, yang demokratis, yang peace full, namun ada banyak catatan yang harus kita jadikan benang merah, kita highlight untuk kebaikan demokrasi ke depan," ungkapnya.
Adapun salah satu bukti kemunduran demokrasi itu adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang menjadi tumpuan kita semua, tumpuan harapan untuk pemerintahan yang bersih," imbuhnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga melihat adanya polarisasi yang tajam pada Pilpres 2019 lalu. "Lalu, kita juga melihat adanya penggunaan sarana-sarana yang non demokratis, misalnya ada keterlibatan institusi-institusi pemerintah, yang ikut memenangkan salah satu calon, lalu kita juga melihat ada fake news, hoaks," paparnya.
"Kita mengalami regresi Demokrasi. Jadi, mengalami kemunduran demokrasi, bukan mau bilang bahwa kita telah sampai pada era diktaktor," ujar Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Dia pun mengingatkan bahwa proses pelemahan demokrasi selama ini bisa berujung pada demokrasi iliberal. "Demokrasi yang mana para aktornya tidak sepenuhnya mendukung value-value demokrasi," katanya.
Dirinya pun menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait persoalan tersebut. "Yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, bahwa oke kita sudah punya Pemilu, oke kita sudah menjalankan suksesi bagian dari kepemimpinan ya, yang demokratis, yang peace full, namun ada banyak catatan yang harus kita jadikan benang merah, kita highlight untuk kebaikan demokrasi ke depan," ungkapnya.
Adapun salah satu bukti kemunduran demokrasi itu adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang menjadi tumpuan kita semua, tumpuan harapan untuk pemerintahan yang bersih," imbuhnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga melihat adanya polarisasi yang tajam pada Pilpres 2019 lalu. "Lalu, kita juga melihat adanya penggunaan sarana-sarana yang non demokratis, misalnya ada keterlibatan institusi-institusi pemerintah, yang ikut memenangkan salah satu calon, lalu kita juga melihat ada fake news, hoaks," paparnya.
(pur)
