LP3ES: Pencegahan Korupsi Masih Jauh dari Harapan
Sabtu, 21 Desember 2019 - 16:59 WIB
LP3ES: Pencegahan Korupsi Masih Jauh dari Harapan
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Malik Ruslan menilai pencegahan korupsi masih jauh dari harapan. Indikasinya, banyak tersangka kasus korupsi yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada.
Dia membeberkan Tomohon, Boven Digul, Kepulauan Aru, Rembang, Lampung Timur, dan Bengkulu adalah daerah-daerah dimana Pilkada dimenangi oleh tersangka kasus korupsi.
"Kini terjadi lagi. Pada Pilkada di Maluku Utara dan Tulungagung 2018 dimenangi tersangka kasus korupsi," ujar Malik dalam diskusi Outlook Demokrasi LP3ES di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Maka itu, dia menilai Indonesia sebenarnya sedang mengalami darurat korupsi. Ada enam alasan dirinya menilai hal tersebut.
Pertama, korupsi sudah menyebar sedemikian rupa ke seluruh strata pemerintahan. "Korupsi sudah membudaya untuk membenarkan sinyalemen Bung Hatta," tuturnya.
Kedua, banyaknya aturan antikorupsi yang dibuat tidak mampu menahan laju tindak pidana korupsi. Sebaliknya, justru semakin banyak ditemukan pelanggaran atas aturan-aturan itu, dan semakin banyak pula korupsi terjadi.
Ketiga, semakin banyak politikus dan pejabat publik yang terjerat korupsi. Keempat, semakin beragamnya konfigurasi pelaku tindak pidana korupsi.
Kelima, terbaliknya sejumlah studi dan tesis yang dikemukakan ilmuwan barat yang mencoba mencari hubungan antara korupsi dan pembangunan. Keenam, darurat korupsi juga terekspresikan pada kreativitas dalam menciptakan kata-kata sandi yang dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran praktik korupsi.
Dia membeberkan Tomohon, Boven Digul, Kepulauan Aru, Rembang, Lampung Timur, dan Bengkulu adalah daerah-daerah dimana Pilkada dimenangi oleh tersangka kasus korupsi.
"Kini terjadi lagi. Pada Pilkada di Maluku Utara dan Tulungagung 2018 dimenangi tersangka kasus korupsi," ujar Malik dalam diskusi Outlook Demokrasi LP3ES di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Maka itu, dia menilai Indonesia sebenarnya sedang mengalami darurat korupsi. Ada enam alasan dirinya menilai hal tersebut.
Pertama, korupsi sudah menyebar sedemikian rupa ke seluruh strata pemerintahan. "Korupsi sudah membudaya untuk membenarkan sinyalemen Bung Hatta," tuturnya.
Kedua, banyaknya aturan antikorupsi yang dibuat tidak mampu menahan laju tindak pidana korupsi. Sebaliknya, justru semakin banyak ditemukan pelanggaran atas aturan-aturan itu, dan semakin banyak pula korupsi terjadi.
Ketiga, semakin banyak politikus dan pejabat publik yang terjerat korupsi. Keempat, semakin beragamnya konfigurasi pelaku tindak pidana korupsi.
Kelima, terbaliknya sejumlah studi dan tesis yang dikemukakan ilmuwan barat yang mencoba mencari hubungan antara korupsi dan pembangunan. Keenam, darurat korupsi juga terekspresikan pada kreativitas dalam menciptakan kata-kata sandi yang dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran praktik korupsi.
(pur)
