Pimpin Dewan Pengawas KPK, Ini Profil Tumpak Panggabean

Jum'at, 20 Desember 2019 - 16:53 WIB
Pimpin Dewan Pengawas...
Pimpin Dewan Pengawas KPK, Ini Profil Tumpak Panggabean
A A A
JAKARTA - Tumpak Hatorangan Panggabean ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan pimpinan KPK ini telah diambil sumpahnya di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/12/2019) siang tadi.

Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 29 Juli 1943 ini pernah menjadi salah satu pimpinan KPK jilid I periode 2003-2007 bersama Taufiqurrahman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi dan Sjahruddin Rasul.

Setelah pensiun dari jabatan pimpinan KPK jilid pertama, Tumpak diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).

Tumpak juga pernah diangkat Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPK periode 6 Oktober 2009-25 November 2010 menggantikan Antasari Azhar.
Saat itu Antasari ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Dia menamatkan pendidikan di bidang hukum pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Setelah itu, dia berkarier di Kejaksaan Agung pada 1973.

Sederet karier yang pernah dijabat Tumpak di Kejaksaan. Diantaranya, Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998-1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001), dan Sesjampidus (2001–2003).

Tumpak pun pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karua Satya XX Tahun 1997 dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2003.
(dam)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Prabowo Ingatkan Penanganan...
Prabowo Ingatkan Penanganan Sampah Tak Bisa Gunakan Cara-cara Lama
3 Pemimpin Dunia Bertemu...
3 Pemimpin Dunia Bertemu Prabowo dalam Sepekan, Bukti Indonesia Dipercaya Dunia
Satu Dekade Laut China...
Satu Dekade Laut China Selatan: Stabilitas Kawasan Ketimbang Kontestasi
Makna Prabowo Minta...
Makna Prabowo Minta Aparatur Introspeksi, Qodari: Tak Ada yang Istimewa di Mata Hukum
Soal Usulan Ambil Alih...
Soal Usulan Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, KPK: Kita Ikuti Dulu Perkembangannya
Inpres Gajah Dinilai...
Inpres Gajah Dinilai Perkuat Perlindungan Habitat, Langkah Menhut Diapresiasi
Infografis
Profil Andi Saputra,...
Profil Andi Saputra, Hakim Ad Hoc Tipikor yang Sampaikan Dissenting Opinion Vonis Nadiem
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved