DPR Sesalkan Jokowi Tak Bentuk Pansel Dewas KPK
Rabu, 18 Desember 2019 - 17:01 WIB
DPR Sesalkan Jokowi Tak Bentuk Pansel Dewas KPK
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyesalkan Presiden Jokowi tidak membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).
"Seyogyanya memang presiden seperti hakim konstitusi, membentuk pansel juga untuk menentukan," ujar Trimedya dalam diskusi di kawasan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Menurutnya dengan adanya pansel, nantinya bisa menyeleksi nama-nama yang pantas untuk dewan pengawas lembaga antikorupsi ke depan. "Sehingga bisa terukur siapa orang-orang yang akan diseleksi. Tapi kelihatannya presiden tidak melakukan itu. Mengingatkan mungkin juga ada soal waktu, mungkin ya," jelasnya.
Namun, Trimedya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil keputusan Dewas KPK yang kan diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari ke depan.
"Jadi kita serahkanlah kepada 5 pimpinan (KPK) ini, plus 4 nanti dewas yang akan ditentukan. Tentu kita harus meyakini 5 orang (Pimpinan KPK) yang kami pilih ini memang benar-benar niatnya sudah bulat bahwa mereka mau melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia ini," tuturnya.
"Seyogyanya memang presiden seperti hakim konstitusi, membentuk pansel juga untuk menentukan," ujar Trimedya dalam diskusi di kawasan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Menurutnya dengan adanya pansel, nantinya bisa menyeleksi nama-nama yang pantas untuk dewan pengawas lembaga antikorupsi ke depan. "Sehingga bisa terukur siapa orang-orang yang akan diseleksi. Tapi kelihatannya presiden tidak melakukan itu. Mengingatkan mungkin juga ada soal waktu, mungkin ya," jelasnya.
Namun, Trimedya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil keputusan Dewas KPK yang kan diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari ke depan.
"Jadi kita serahkanlah kepada 5 pimpinan (KPK) ini, plus 4 nanti dewas yang akan ditentukan. Tentu kita harus meyakini 5 orang (Pimpinan KPK) yang kami pilih ini memang benar-benar niatnya sudah bulat bahwa mereka mau melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia ini," tuturnya.
(cip)
