PKS Hormati Kedaulatan China dengan Pastikan Penghormatan pada Uighur

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, Sukamta mengatakan, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar.

"Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah 'REN', yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12/2019).

Dia juga mendorong Pemerintah Indonesia agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan HAM tersebut.

Dia melanjutkan, Indonesia sebagai negeri dengan jumlah muslim terbesar perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di sana, sebagaimana amanat Konstitusi kita sesuai politik luar negeri kita yang Bebas-Aktif.

Di samping itu, dia tidak percaya dengan pemberitaan media internasional yang menuding Ormas Islam Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menerima dana dari Pemerintah China.

"Kami percaya Ormas Islam memiliki integritas penuh, mereka tidak akan bisa dibungkam dengan iming-iming materi, apalagi ini menyangkut nasib saudara-saudara sesama Muslim. Mereka tidak akan menjual persaudaraan ini,” kata Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini. (Baca juga: PKS Minta Indonesia Tak Diam Sikapi Muslim Uighur di China )

PKS juga meminta semua pihak untuk membangun opini yang bertanggung jawab. PKS tidak ingin hubungan Indonesia dengan pemerintah China jadi terganggu karena persoalan ini, selama hak asasi manusia terjamin untuk semua.

"Ini prinsip yang berlaku dalam membangun hubungan dengan semua negara dan bangsa. Oleh karena itu ia berharap adanya pemberitaan yang adil," ujar legislator asal Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sukamta menduga, banyak yang tidak mendapatkan informasi-informasi terkait Uighur secara obyektif, netral dan faktual secara cukup dan memadai, karena kalau diperhatikan, masalah ini sudah menjadi bagian dari dinamika hubungan Amerika serikat dengan China.

Maka, lanjut dia, sebaiknya Pemerintah RI menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang.

"Kami juga perlu mendorong LKBN Antara untuk menggali dan mendapatkan berita terkait kaum Muslimin di Xinjiang secara obyektif, seimbang dan shahih," ujar anggota komisi I DPR RI ini.