Jokowi Diingatkan Jangan Terjebak Isu Amendemen UUD
Jokowi Diingatkan Jangan Terjebak Isu Amendemen UUD
A
A
A
JAKARTA - Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk fokus mengurusi ekonomi nasional. Jokowi diminta tidak perlu terseret ke wacana amendemen konstitusi.
Hal itu diungkapkan politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng dalam Diskusi Akhir Tahun dan Rilis Survei Nasional Roda Tiga Konsultan (RTK).
Survei RTK menyebutkan, kecenderungan publik menolak wacana amendemen UUD 1945, utamanya menyangkut presiden dipilih oleh MPR.
Menurut Andi, jika Presiden Jokowi terjebak dan tergoda mengurusi amandemen dan perubahan GBHN maka ke depan presiden harus tunduk pada GBHN, dan cenderung abai merealisasikan janji-janjinya saat kampanye.
"Kalau saya menyarankan Pak Jokowi fokus menyelesaikan masalah ekonomi, jangan tergoda utk mengurusi amandemen konstitusi yang pada dasarnya itu tidak disetujui oleh rakyat," kata Andi di Cafe Roda Tiga, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Baca Juga: Survei RTK: Masyarakat Cenderung Tolak Pemindahan Ibu Kota)
Sementara itu, peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tidak tepat memunculkan wacana pemilihan presiden melalui MPR. Menurut dia, sejauh ini pemilihan presiden langsung sudah baik, hanya perlu ditingkatkan dan dievaluasi pelaksanaan teknisnya.
Ferry menilai isu ini sama seperti isu pemilihan gubernur dan bupati/wali kota kembali oleh DPRD. Mantan Komisioner KPU ini menyarankan, pilkada langsung cukup dievaluasi kekurangannya dan kemudian diatur dalam pelaksanaan teknisnya.
Kata Ferry, jika anggapan orang Pilkada berbiaya tinggi, maka hal itu bisa dicek melalui rekrutmen yang dilakukan partai politik.
"Bagaimana maharnya, bagaimana saksinya, bagaimana kalau ada money politik. Itu yang harus ditekan. Di KPU dan Bawaslu itu di desain bagaimana mekanisme bisa menyentuh masyarakat. Di survei ini ditegaskan bahwa masyarakat tetap menginginkan pemilihan langsung," tutur Ferry di lokasi yang sama.
(Rakhmat)
Hal itu diungkapkan politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng dalam Diskusi Akhir Tahun dan Rilis Survei Nasional Roda Tiga Konsultan (RTK).
Survei RTK menyebutkan, kecenderungan publik menolak wacana amendemen UUD 1945, utamanya menyangkut presiden dipilih oleh MPR.
Menurut Andi, jika Presiden Jokowi terjebak dan tergoda mengurusi amandemen dan perubahan GBHN maka ke depan presiden harus tunduk pada GBHN, dan cenderung abai merealisasikan janji-janjinya saat kampanye.
"Kalau saya menyarankan Pak Jokowi fokus menyelesaikan masalah ekonomi, jangan tergoda utk mengurusi amandemen konstitusi yang pada dasarnya itu tidak disetujui oleh rakyat," kata Andi di Cafe Roda Tiga, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Baca Juga: Survei RTK: Masyarakat Cenderung Tolak Pemindahan Ibu Kota)
Sementara itu, peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tidak tepat memunculkan wacana pemilihan presiden melalui MPR. Menurut dia, sejauh ini pemilihan presiden langsung sudah baik, hanya perlu ditingkatkan dan dievaluasi pelaksanaan teknisnya.
Ferry menilai isu ini sama seperti isu pemilihan gubernur dan bupati/wali kota kembali oleh DPRD. Mantan Komisioner KPU ini menyarankan, pilkada langsung cukup dievaluasi kekurangannya dan kemudian diatur dalam pelaksanaan teknisnya.
Kata Ferry, jika anggapan orang Pilkada berbiaya tinggi, maka hal itu bisa dicek melalui rekrutmen yang dilakukan partai politik.
"Bagaimana maharnya, bagaimana saksinya, bagaimana kalau ada money politik. Itu yang harus ditekan. Di KPU dan Bawaslu itu di desain bagaimana mekanisme bisa menyentuh masyarakat. Di survei ini ditegaskan bahwa masyarakat tetap menginginkan pemilihan langsung," tutur Ferry di lokasi yang sama.
(Rakhmat)
(dam)
Explore More