Survei RTK: Masyarakat Cenderung Tolak Pemindahan Ibu Kota
Selasa, 17 Desember 2019 - 16:25 WIB
Survei RTK: Masyarakat Cenderung Tolak Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) menemukan kecenderungan masyarakat terhadap wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang telah diputuskan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Direktur Riset RTK, Muhammad Taufiq Arif, responden cenderung menolak wacana pemindahan ibu kota. "Sebanyak 38,3 persen responden berada di sisi tidak setuju, sedangkan yang berada di sisi setuju sebanyak 32,5 persen dengan gap 5,8 persen," tutur Taufiq saat memaparkan hasil survei lembaganya di Cafe Roda Tiga, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Masih soal wacana pemindahan ibu kota, kata Taufiq, pihaknya juga menemukan isu mengenai pembiayaan pemindahan dengan APBN. Hasilnya responden cenderung menolak, yakni sebanyak 44,6% tidak setuju dan 22,8% menyatakan setuju dibiayai APBN dengan gap 21,8%.
Selain itu, penolakan juga terlihat pada isu pelibatan investor asing dalam pemindahan ibu kota. Dia mengungkapkan sebanyak 56,2% tidak setuju dan 11,4% menyatakan setuju, dengan gap yang tinggi yakni 44,5%.
"Hasilnya yang sama juga pada isu tukar guling aset negara. Sebanyak 54,1 persen berada di sisi tidak setuju, dan yang setuju 7,1 persen dengan gap yang lebih tinggi lagi 47 persen," ungkapnya. ( Baca juga: Fahri Hamzah Tak Ingin Gibran Rusak Reputasi Presiden Jokowi )
Survei ini dilakukan pada 26 November hingga 5 Desember 2019. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan margin of error sebesar 2,89%.
Untuk menentukan responden, digunakan metode stratified systemic random sampling. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Adapun untuk menjaga kualitas data digunakan metode live call dan call back sebanyak 20% dari jumlah sampel. (Rakhmat)
Menurut Direktur Riset RTK, Muhammad Taufiq Arif, responden cenderung menolak wacana pemindahan ibu kota. "Sebanyak 38,3 persen responden berada di sisi tidak setuju, sedangkan yang berada di sisi setuju sebanyak 32,5 persen dengan gap 5,8 persen," tutur Taufiq saat memaparkan hasil survei lembaganya di Cafe Roda Tiga, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Masih soal wacana pemindahan ibu kota, kata Taufiq, pihaknya juga menemukan isu mengenai pembiayaan pemindahan dengan APBN. Hasilnya responden cenderung menolak, yakni sebanyak 44,6% tidak setuju dan 22,8% menyatakan setuju dibiayai APBN dengan gap 21,8%.
Selain itu, penolakan juga terlihat pada isu pelibatan investor asing dalam pemindahan ibu kota. Dia mengungkapkan sebanyak 56,2% tidak setuju dan 11,4% menyatakan setuju, dengan gap yang tinggi yakni 44,5%.
"Hasilnya yang sama juga pada isu tukar guling aset negara. Sebanyak 54,1 persen berada di sisi tidak setuju, dan yang setuju 7,1 persen dengan gap yang lebih tinggi lagi 47 persen," ungkapnya. ( Baca juga: Fahri Hamzah Tak Ingin Gibran Rusak Reputasi Presiden Jokowi )
Survei ini dilakukan pada 26 November hingga 5 Desember 2019. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan margin of error sebesar 2,89%.
Untuk menentukan responden, digunakan metode stratified systemic random sampling. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Adapun untuk menjaga kualitas data digunakan metode live call dan call back sebanyak 20% dari jumlah sampel. (Rakhmat)
(dam)
