Mahfud MD Beberkan Lima Program untuk Bangun Papua
Selasa, 17 Desember 2019 - 16:05 WIB
Mahfud MD Beberkan Lima Program untuk Bangun Papua
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak kementerian dan lembaga bersinergi, bekerja terpadu dan holistik untuk membangun Papua.
Menurut dia, ada lima program pembangunan Papua yang akan dijalankan pemerintah selama lima tahun ke depan. Mahfud menegaskan Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Oleh karena itu membangun Papua berarti membangun Indonesia.
“Indonesia maju bersama Papua. Untuk lima tahun ke depan ini pemerintah menginginkan making delivery, semua tujuan dalam perencanaan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dapat tercapai. Bukan hanya sampai secara fisik tapi tercapai tujuannya,” ungkap Mahfud dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Mariot, Jakarta (17/12/2019).
Dia mengatakan prioritas pembangunan Papua mulai dari pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan terpadu, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
“Agar strategi itu tercapai ada lima agenda untuk Tanah Papua yang perlu dilaksanakan. Pertama, pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global," tuturnya. (Baca juga:
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan pembangunan SDM di Papua adalah kunci kemajuan Papua dan kemajuan bagi Indonesia. Kedua, pencepatan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
Ketiga, penyederhanaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan. “Keempat penyederhanaan birokrasi yang mendukung pelayanan publik cepat dan merata. Kelima, tranformasi ekonomi yang memanfaatkan potensi SDA dan SDM Papua yang berkualitas serta pencepatan pembangunan yang terpadu,” tambah Mahfud. (Baca Juga: Menkominfo Ingatkan Era 4.0, Media dan Pers Harus Bermigrasi ke Digital)
Namun, untuk mewujudkan terlaksananya lima program pembangunan di Papua, kata dia, harus ada sinergitas antar kementerian dan lembaga. Bahkan, kata Mahfud di Kementerian Polhukam ada desk yang khusus mengurusi masalah Papua.
“Ada gagasan yang kami bicarakan dengan Presiden kemarin bahwa di Bappenas punya desk Papua. Di menko Polhukam ada pula desk Papua. Gagasannya agar holistik tadi nantinya akan kita bicarakan kemungkinan menyatu di bawah satu payung. Di Bappenas boleh, atau di manapun asal holistik,” tutur Mahfud.
Dengan demikian, kata Mahfud, masing-masing kementerian dan lembaga nanti bisa memberi kontribusi terhadap setiap titik pembangunan di Papua.
“Sehingga kalau membangun pelabuhan misalnya di bawah Kementerian Perhubungan, PUPR harus membangun jalannya, Pertamina harus membangun pom bensinnya, Polhukam harus menjamin keamanannya dan seterusnya,” tambahnya.
Menurut dia, ada lima program pembangunan Papua yang akan dijalankan pemerintah selama lima tahun ke depan. Mahfud menegaskan Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Oleh karena itu membangun Papua berarti membangun Indonesia.
“Indonesia maju bersama Papua. Untuk lima tahun ke depan ini pemerintah menginginkan making delivery, semua tujuan dalam perencanaan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dapat tercapai. Bukan hanya sampai secara fisik tapi tercapai tujuannya,” ungkap Mahfud dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Mariot, Jakarta (17/12/2019).
Dia mengatakan prioritas pembangunan Papua mulai dari pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan terpadu, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
“Agar strategi itu tercapai ada lima agenda untuk Tanah Papua yang perlu dilaksanakan. Pertama, pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global," tuturnya. (Baca juga:
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan pembangunan SDM di Papua adalah kunci kemajuan Papua dan kemajuan bagi Indonesia. Kedua, pencepatan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
Ketiga, penyederhanaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan. “Keempat penyederhanaan birokrasi yang mendukung pelayanan publik cepat dan merata. Kelima, tranformasi ekonomi yang memanfaatkan potensi SDA dan SDM Papua yang berkualitas serta pencepatan pembangunan yang terpadu,” tambah Mahfud. (Baca Juga: Menkominfo Ingatkan Era 4.0, Media dan Pers Harus Bermigrasi ke Digital)
Namun, untuk mewujudkan terlaksananya lima program pembangunan di Papua, kata dia, harus ada sinergitas antar kementerian dan lembaga. Bahkan, kata Mahfud di Kementerian Polhukam ada desk yang khusus mengurusi masalah Papua.
“Ada gagasan yang kami bicarakan dengan Presiden kemarin bahwa di Bappenas punya desk Papua. Di menko Polhukam ada pula desk Papua. Gagasannya agar holistik tadi nantinya akan kita bicarakan kemungkinan menyatu di bawah satu payung. Di Bappenas boleh, atau di manapun asal holistik,” tutur Mahfud.
Dengan demikian, kata Mahfud, masing-masing kementerian dan lembaga nanti bisa memberi kontribusi terhadap setiap titik pembangunan di Papua.
“Sehingga kalau membangun pelabuhan misalnya di bawah Kementerian Perhubungan, PUPR harus membangun jalannya, Pertamina harus membangun pom bensinnya, Polhukam harus menjamin keamanannya dan seterusnya,” tambahnya.
(dam)
