Jawab Keraguan, Wantimpres Harus Maksimal Beri Masukan ke Jokowi
Selasa, 17 Desember 2019 - 10:00 WIB
Jawab Keraguan, Wantimpres Harus Maksimal Beri Masukan ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, jika melihat dari sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), semuanya menunjukkan unsur keberagaman.
"Dari 9 nama wantimpres terdiri dari berbagai latar belakang. Ada dari kalangan pengusaha, politisi, tokoh nasional hingga ulama. Meski demikian, penunjukan sembilan wantimpres tersebut tidak bisa dipungkiri dilandasi oleh kepentingan politik akomodatif," kata Karyono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (17/12/2019).
Menurut Karyono, meski Wantimpres didasari kepentingan politik akomodatif, namun hal itu dianggap lumrah dalam pertarungan politik kekuasaan di manapun cenderung sama, yakni berbagi kekuasaan sebagai bagian dari komitmen politik. "Inilah yang menimbulkan kekhwatiran di tengah masyarakat," imbuhnya.
Namun demikian kata Karyono, terlepas dari itu semua, latar belakang profesi dan kemampuan masing-masing anggota Wantimpres tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang tepat kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dilanjutkan dia, yang terpenting, dalam menjalankan tugasnya, seluruh anggota Wantimpres tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, baik untuk kepentingan politik maupun bisnisnya.
Selain itu, Wantimpres dalam menunaikan tugasnya jangan sampai terjadi konflik kepentingan (conflic of interest), melainkan mereka menjalankan tugas sebagai negarawan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Maka untuk menjawab keraguan publik, wantimpres harus membuktikan kinerja yang baik selama 5 tahun mendampingi kepala negara dan pemerintahan," pungkasnya.
"Dari 9 nama wantimpres terdiri dari berbagai latar belakang. Ada dari kalangan pengusaha, politisi, tokoh nasional hingga ulama. Meski demikian, penunjukan sembilan wantimpres tersebut tidak bisa dipungkiri dilandasi oleh kepentingan politik akomodatif," kata Karyono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (17/12/2019).
Menurut Karyono, meski Wantimpres didasari kepentingan politik akomodatif, namun hal itu dianggap lumrah dalam pertarungan politik kekuasaan di manapun cenderung sama, yakni berbagi kekuasaan sebagai bagian dari komitmen politik. "Inilah yang menimbulkan kekhwatiran di tengah masyarakat," imbuhnya.
Namun demikian kata Karyono, terlepas dari itu semua, latar belakang profesi dan kemampuan masing-masing anggota Wantimpres tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang tepat kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dilanjutkan dia, yang terpenting, dalam menjalankan tugasnya, seluruh anggota Wantimpres tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, baik untuk kepentingan politik maupun bisnisnya.
Selain itu, Wantimpres dalam menunaikan tugasnya jangan sampai terjadi konflik kepentingan (conflic of interest), melainkan mereka menjalankan tugas sebagai negarawan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Maka untuk menjawab keraguan publik, wantimpres harus membuktikan kinerja yang baik selama 5 tahun mendampingi kepala negara dan pemerintahan," pungkasnya.
(maf)
