Fadli Zon: Pentingnya Pendekatan Multilateral Atasi Persoalan di Asia
Senin, 16 Desember 2019 - 18:10 WIB
Fadli Zon: Pentingnya Pendekatan Multilateral Atasi Persoalan di Asia
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon memimpin pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-12 yang berlangsung di Antalya, Turki pada 13-18 Desember 2019.
Delegasi DPR yang turut mendampingi di antaranya Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, Wakil ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafidz Thohir, dan anggota BKSAP Sihar Sitorus. (Baca juga: Muhammadiyah Desak The Wall Street Journal Ralat Berita soal Uighur )
Dalam pertemuan ini, Delegasi DPR mengikuti sidang-sidang Standing Committee APA, yaitu komite politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta sosial dan budaya yang membahas mengenai berbagai draft resolusi yang berkaitan dengan ketiga komite tersebut.
Mengusung tema The Role of Multilateral Cooperation among Asian Parliaments, delegasi DPR membahas pentingnya pendekatan multilateral dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan menolak segala bentuk aksi unilateralisme yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional negara-negara di Asia khususnya, dan dunia pada umumnya.
Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menjadi forum bagi anggota parlemen Asia untuk bertukar pandangan, ide, dan pengalaman untuk mengembangkan strategi bersama mempromosikan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan di Asia.
“Pemberlakuan United Nations (UN) Charter atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 menandai lahirnya multilateralisme dan landasan internasional untuk membangun sistem universal institusi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks daripada 50 tahun lalu, mulai dari persoalan perubahan iklim, migrasi massal, dan revolusi industri baru yang hanya dapat diselesaikan dengan upaya bersama oleh semua negara," tuturnya.
Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan global sebagai bentuk kontribusi pada agenda pembangunan global. "Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kita harus mempraktikkan kebiasaan berdialog, inklusivitas, penyelesaian konflik secara damai, dan tidak menggunakan kekerasan." ungkapnya.
Di UN Security Council Presidency pada Mei 2019, Indonesia secara terus-menerus menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang bebas, demokratis, dan makmur.
"Sebagai bagian dari komitmen kami untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial. Selain itu, DPR mendukung resolusi konflik damai di Myanmar dan berkomitmen untuk mendukung pemulangan pengungsi Rohingya dan memastikan pengembalian para pengungsi dalam kondisi aman dan selamat” ucap Fadli Zon.
Fadli juga menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdamaian atas situasi yang terjadi di wilayah minoritas muslim di Xinjiang.
Dia merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah mengamanatkan kita untuk memastikan bahwa setiap orang harus menikmati hak sipil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan, berbicara, ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
"Kita berharap bahwa menumbuhkan ketahanan terhadap perdamaian berkelanjutan akan menjadi prioritas setiap parlemen di Asian Parliamentary Assembly untuk memastikan semua orang hidup dengan bermartabat dan menikmati kebebasan dari ketakutan,” ungkap Fadli Zon.
Delegasi DPR yang turut mendampingi di antaranya Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, Wakil ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafidz Thohir, dan anggota BKSAP Sihar Sitorus. (Baca juga: Muhammadiyah Desak The Wall Street Journal Ralat Berita soal Uighur )
Dalam pertemuan ini, Delegasi DPR mengikuti sidang-sidang Standing Committee APA, yaitu komite politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta sosial dan budaya yang membahas mengenai berbagai draft resolusi yang berkaitan dengan ketiga komite tersebut.
Mengusung tema The Role of Multilateral Cooperation among Asian Parliaments, delegasi DPR membahas pentingnya pendekatan multilateral dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan menolak segala bentuk aksi unilateralisme yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional negara-negara di Asia khususnya, dan dunia pada umumnya.
Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menjadi forum bagi anggota parlemen Asia untuk bertukar pandangan, ide, dan pengalaman untuk mengembangkan strategi bersama mempromosikan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan di Asia.
“Pemberlakuan United Nations (UN) Charter atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 menandai lahirnya multilateralisme dan landasan internasional untuk membangun sistem universal institusi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks daripada 50 tahun lalu, mulai dari persoalan perubahan iklim, migrasi massal, dan revolusi industri baru yang hanya dapat diselesaikan dengan upaya bersama oleh semua negara," tuturnya.
Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan global sebagai bentuk kontribusi pada agenda pembangunan global. "Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kita harus mempraktikkan kebiasaan berdialog, inklusivitas, penyelesaian konflik secara damai, dan tidak menggunakan kekerasan." ungkapnya.
Di UN Security Council Presidency pada Mei 2019, Indonesia secara terus-menerus menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang bebas, demokratis, dan makmur.
"Sebagai bagian dari komitmen kami untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial. Selain itu, DPR mendukung resolusi konflik damai di Myanmar dan berkomitmen untuk mendukung pemulangan pengungsi Rohingya dan memastikan pengembalian para pengungsi dalam kondisi aman dan selamat” ucap Fadli Zon.
Fadli juga menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdamaian atas situasi yang terjadi di wilayah minoritas muslim di Xinjiang.
Dia merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah mengamanatkan kita untuk memastikan bahwa setiap orang harus menikmati hak sipil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan, berbicara, ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
"Kita berharap bahwa menumbuhkan ketahanan terhadap perdamaian berkelanjutan akan menjadi prioritas setiap parlemen di Asian Parliamentary Assembly untuk memastikan semua orang hidup dengan bermartabat dan menikmati kebebasan dari ketakutan,” ungkap Fadli Zon.
(dam)
