Muhammadiyah Desak The Wall Street Journal Ralat Berita soal Uighur
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan The Wall Street Journal yang menyebut Pemerintah China merayu ormas Islam di Indonesia dengan sejumlah bantuan atau donasi agar tidak mengkritik kekerasan terhadap muslim etnis Uighur di Xinjiang, China.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam jumpa pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Apabila The Wall Street Journal tidak menyampaikan permintaan maaf, kata dia, bukan tidak mungkin Muhamadiyah akan mengambil langkah hukum. "Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," katanya. (Baca Juga: China Isyaratkan Bakal Larang Seluruh Pejabat AS Masuk Xinjiang)
Abdul Mu'ti juga mendesak kepada Pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan terhadap masyakarat Uighur.
Muhammadiyah juga meminta Pemerintah China menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur dengan dalih apa pun.
"Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," kata Abdul Mu'ti.
Sebelumnya, laporan The Wall Street Journal menyebut China membujuk sejumlah organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, sejumlah media, hingga akademisi di Indonesia agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam jumpa pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Apabila The Wall Street Journal tidak menyampaikan permintaan maaf, kata dia, bukan tidak mungkin Muhamadiyah akan mengambil langkah hukum. "Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," katanya. (Baca Juga: China Isyaratkan Bakal Larang Seluruh Pejabat AS Masuk Xinjiang)
Abdul Mu'ti juga mendesak kepada Pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan terhadap masyakarat Uighur.
Muhammadiyah juga meminta Pemerintah China menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur dengan dalih apa pun.
"Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," kata Abdul Mu'ti.
Sebelumnya, laporan The Wall Street Journal menyebut China membujuk sejumlah organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, sejumlah media, hingga akademisi di Indonesia agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang.
(dam)