Pemerintah: Januari 2020, RUU Omnibus Law masuk Parlemen

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan pemerintah akan mendorong dua paket program omnibus law akan masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.

Dua paket program ini, yakni terkait dengan RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan.

"Omnibus Law targetnya tahun depan akan masuk di parlemen di bulan Januari," tutur Airlangga usai menjadi Keynote Speaker, dengan tema "Menumbuhkan Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi, Dunia Usaha Dan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Negara Maju" di Menara Peninsula Hotel Slipi, Jakarta, Minggu (15/12/2019). (Baca Juga: Menakar Omnibus Law)

Airlangga menjelaskan pemerintah memiliki program dan terobosan pembangunan ekonomi yang tengah berjalan pada masa lima tahun ini. Hal ini memerlukan dukungan dari banyak pihak agar berjalan efektif.

"Pemerintah punya program yang tentunya perlu dukungan dari masyarakat luas terkait program omnibus law, yaitu ada dua paket yaitu cipta lapangan kerja dan kedua soal perpajakan. Ini perlu disosialisasikan terus," tutur Ketua Umum Partai Golkar ini. (Baca juga:

Dia juga menyampaikan, pemerintah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam proses penyusunan dan konsultasi publik Omnibus Law. Telah dibentuk Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dengan anggota berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemda, akademisi, serta dari KADIN sendiri.

"Pemerintah melibatkan Kadin dalam pembahasan omnibus law untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi omnibus law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha," tuturnya.