Respons PPP Terkait Jabatan Humphrey Djemat sebagai Ketum
Minggu, 15 Desember 2019 - 17:06 WIB
Respons PPP Terkait Jabatan Humphrey Djemat sebagai Ketum
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat disindir. Walaupun tidak secara langsung, namun Humphrey Djemat dianggap sebagai ketua umum partai palsu.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu. Nabi saja ada yang ngaku palsu, apa lagi ketua umum," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini menegaskan tidak ada lagi dualisme PPP. Adapun PPP yang diakui Negara, kata dia, pihaknya.
Sehingga dia, mengaku tidak khawatir dengan adanya oknum yang masih mengatasnamakan PPP Muktamar Jakarta. Karena, kata dia, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pilkada, partai yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah adalah yang mengantongi surat keputusan (SK) kepengurusan dari menteri hukum dan hak asasi manusia.
"Itu sudah dilaksanakan sejak Pilkada 2017, Pilkada 2018, tidak ada dualisme, memang dulu ada dualisme karena dimungkinkan dengan aturan karena waktu itu yang ada persoalan bukan cuma PPP, sekarang sudah clear tidak ada persoalan," katanya.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu. Nabi saja ada yang ngaku palsu, apa lagi ketua umum," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini menegaskan tidak ada lagi dualisme PPP. Adapun PPP yang diakui Negara, kata dia, pihaknya.
Sehingga dia, mengaku tidak khawatir dengan adanya oknum yang masih mengatasnamakan PPP Muktamar Jakarta. Karena, kata dia, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pilkada, partai yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah adalah yang mengantongi surat keputusan (SK) kepengurusan dari menteri hukum dan hak asasi manusia.
"Itu sudah dilaksanakan sejak Pilkada 2017, Pilkada 2018, tidak ada dualisme, memang dulu ada dualisme karena dimungkinkan dengan aturan karena waktu itu yang ada persoalan bukan cuma PPP, sekarang sudah clear tidak ada persoalan," katanya.
(maf)
