Perempuan PPP Minta Pemerintah Tekan Penggunaan Plastik

JAKARTA - Penggunaan plastik secara berlebihan bisa menimbulkan pemanasan global dan merusak lingkungan.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati, perempuan PPP mendorong pemerintah menerbitkan aturan untuk mengurangi penggunaan plastik.

”Kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat suatu aturan atau mekanisme dalam rangka meminimalisasi penggunaan plastik, termasuk juga kepada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional untuk berkomitmen melakukan upaya pencegahan dampak yang diakibatkan oleh limbah plastik,” tutur Reni Marlinawati di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan PPP. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12-13 Desember 2019 ini secara resmi ditutup oleh Reni Marlinawati. ( Baca juga: Gelar Rakornas, PPP Ingin Perkuat Peran Perempuan )

Menurut Ketua Steering Commitee Rakornas ini, isu mengenai limbah plastik juga menjadi perhatian PPP karena racun limbah plastik menyebar di mana-mana.

“Berikutnya, rekomendasi eksternal kami adalah, kami ingin mendesak tentang maksimalnya negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel, terutama dalam bidang pendidikan. Karena di berbagai daerah, kami masih melihat terjadinya perlakuan berbeda kepada para difabel,” tutur Reni.

Karena itu, sambung Reni, sekolah-sekolah inklusi harus segera ditingkatkan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia bisa meraih pendidikan yang baik, tanpa ada perkecualian.

Terhadap rekomendasi internal Rakornas, Reni menyinggung masalah alokasi dana bantuan untuk partai politik. Terkait alokasi dana 30 persen dari dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan di semua tingkatan, baik di DPP, DPW maupun di DPC.

"Kami juga rekomendasikan kepada DPP, bahkan kepada pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan 30 persen bukan hanya di dalam kepengurusan partai saja, dan kepengurusan partai pun di kepengurusan harian. Kami merekomendasikan 30 persen untuk pencalegan yang 30 persen caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 di semua tingkatan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota,” tutur Reni.

Sementara itu, Pembina Bidang Pemberdayaan Perempuan PPP Ermalena menegaskan, angka 30% itu bukan hal baru. Pihaknya meminta agar pemenuhan angka 30% itu tidak hanya dari segi anggaran, tapi juga perwakilan.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini juga menyampaikan perlunya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.

“Perempuan PPP berkomitmen bersama-sama menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau perlu itu sampai pada zero tolerance,” kata Ermalena.