Silaturahmi Pimpinan MPR Ciptakan Stabilitas Politik
Kamis, 12 Desember 2019 - 22:14 WIB
Silaturahmi Pimpinan MPR Ciptakan Stabilitas Politik
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan MPR gencar melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Langkah ini dilakukan untuk menjaring aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi menilai, safari kebangsaan Pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia.
”Ini menjadi role model ke depan, bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik,” tutur Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Bagi Arwani, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia.
“Bukan karena MPR kurang kerjaan, tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu, MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut keindonesiaan,” kata politikus PPP ini. (Baca juga: MPR Ajak Warganet Gaungkan Empat Pilar )
Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwan, jangan sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara di antaranya melalui amendemen terbatas UUD Tahun 1945.
“Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi, sosial, politik, pada tahun 2020,” paparnya.
Menurut Arwani, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi tantangan semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan China menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri.
Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilukada serentak 2020. Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa.
”Intinya stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada tahun 2020. Semua memerlukan stabilitas politik. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat menjadi embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia,” tuturnya.
Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus juga menilai silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.
“Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” katanya.
Anggota DPD dari Provinsi Riau ini berharap pimpinan antarparlemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi.
“Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah-masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum-forum silaturahmi. Ini sudah banyak contohnya,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjaring aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi menilai, safari kebangsaan Pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia.
”Ini menjadi role model ke depan, bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik,” tutur Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Bagi Arwani, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia.
“Bukan karena MPR kurang kerjaan, tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu, MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut keindonesiaan,” kata politikus PPP ini. (Baca juga: MPR Ajak Warganet Gaungkan Empat Pilar )
Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwan, jangan sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara di antaranya melalui amendemen terbatas UUD Tahun 1945.
“Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi, sosial, politik, pada tahun 2020,” paparnya.
Menurut Arwani, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi tantangan semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan China menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri.
Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilukada serentak 2020. Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa.
”Intinya stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada tahun 2020. Semua memerlukan stabilitas politik. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat menjadi embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia,” tuturnya.
Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus juga menilai silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.
“Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” katanya.
Anggota DPD dari Provinsi Riau ini berharap pimpinan antarparlemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi.
“Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah-masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum-forum silaturahmi. Ini sudah banyak contohnya,” ujarnya.
(dam)
