Menko Polhukam: Pilkada Langsung atau Tidak, Tetap Ada Politik Uang
Kamis, 12 Desember 2019 - 13:40 WIB
Menko Polhukam: Pilkada Langsung atau Tidak, Tetap Ada Politik Uang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, masih adanya politik uang baik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung ataupun tidak langsung.
Ini dikatakan Mahfud dalam acara peluncuran Program Pemilu Rakyat 2020 di iNews Tower, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). Padahal menurutnya, baik pemilu langsung ataupun tidak menjadi perdebatan beberapa waktu belakangan ini.
"Kita marah dan diubah pemilihan jadi pemilihan langsung. Pemilu langsung dianggap lebih baik karena rakyat tak lagi memilih melalui agen-agen DPRD. Tapi rakyat milih sendiri, harapannya tak ada politik uang," ujar Mahfud.
"Tapi kemudian sama saja. Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Tapi kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja. Tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari Pilkada kita," sambungnya.
Bahkan kata Mahfud, ketika masa orde baru, Pilkada yang pada saat itu disaring oleh DPRD dan dipilih oleh pemerintah pusat tetap terjadi politik uang, dan bahkan terdapat ancaman-ancaman yang meneror kepala daerah.
"Tetapi pada saat yang sama DPRD juga sering meneror kepala daerah, bilang laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya. Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," jelasnya.
Namun dibalik perdebatan itu semua, Makanyan Ketua MK itu berharap pada Pilkada 2020 mendatang bisa meningkatkan kualitas demokrasi jauh lebih baik.
"Meskipun kalau ada yang bilang kalau demorkasi kita ini kebablasan, demokrasi kita ini kampungan, demokrasi kita ini kriminal, ternyata indeksinya itu 72.39 persen , cukup, enggak jelek meski enggak bagus amat. Nah kita berharap tahun 2019 bisa naik," tutupnya.
Ini dikatakan Mahfud dalam acara peluncuran Program Pemilu Rakyat 2020 di iNews Tower, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). Padahal menurutnya, baik pemilu langsung ataupun tidak menjadi perdebatan beberapa waktu belakangan ini.
"Kita marah dan diubah pemilihan jadi pemilihan langsung. Pemilu langsung dianggap lebih baik karena rakyat tak lagi memilih melalui agen-agen DPRD. Tapi rakyat milih sendiri, harapannya tak ada politik uang," ujar Mahfud.
"Tapi kemudian sama saja. Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Tapi kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja. Tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari Pilkada kita," sambungnya.
Bahkan kata Mahfud, ketika masa orde baru, Pilkada yang pada saat itu disaring oleh DPRD dan dipilih oleh pemerintah pusat tetap terjadi politik uang, dan bahkan terdapat ancaman-ancaman yang meneror kepala daerah.
"Tetapi pada saat yang sama DPRD juga sering meneror kepala daerah, bilang laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya. Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," jelasnya.
Namun dibalik perdebatan itu semua, Makanyan Ketua MK itu berharap pada Pilkada 2020 mendatang bisa meningkatkan kualitas demokrasi jauh lebih baik.
"Meskipun kalau ada yang bilang kalau demorkasi kita ini kebablasan, demokrasi kita ini kampungan, demokrasi kita ini kriminal, ternyata indeksinya itu 72.39 persen , cukup, enggak jelek meski enggak bagus amat. Nah kita berharap tahun 2019 bisa naik," tutupnya.
(maf)
