Fadli Zon Sebut Integritas Kunci dari Pemberantasan Korupsi
Senin, 09 Desember 2019 - 20:32 WIB
Fadli Zon Sebut Integritas Kunci dari Pemberantasan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon, yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, menekankan pentingnya peran parlemen dalam meningkatkan faktor integritas sebagai kunci pemberantasan korupsi.
Integritas adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, budaya integritas menjadi vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.
Pandangan tersebut menjadi pembuka The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption di Doha, Qatar, 9 Desember 2019. Konferensi ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia.
"Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif pemberantasan korupsi," kata Fadli Zon, Senin (9/12/2019).
"Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index (CPI) tak mengalami peningkatan signifikan. Bahkan banyak yang menurun," tambahnya.
Politikus Partai Gerindta ini mengungkapkan, fenomena tersebut menandakan pendekatan tradisional selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung keterbatasan.
"Hal tersebut hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integritas di setiap institusi publik. Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional dan bahkan global," jelasnya.
Karena itu menurut Fadli Zon, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.
Dalam forum yang dihadiri Deputy Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan sejumlah pimpinan parlemen dunia, Fadli Zon, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
"Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif. Kedua, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional, civil society maupun para pemuka agama," ucapnya.
Ketiga, adanya kerja sama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi.
"Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan," tuturnya.
Penyelenggaraan the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.
"Sejak saya dilantik sebagai Presiden GOPAC periode 2015-2017, dan terpilih kembali untuk periode 2017-2019, saat ini keanggotaan GOPAC telah hadir di 65 negara yang terbagi ke dalam 5 regional chapter; Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oseania," ujarnya.
Selama dua periode tersebut ungkap Fadli Zon, GOPAC berhasil memberikan kontribusi yang luas pada tiga isu utama, Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi UNCAC, dan Open Government.
"Untuk mendorong implementasi SDGs, misalnya, pada 2016 GOPAC bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD), berkolaborasi menghasilkan Handbook on the Role of Parliament in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya.
Buku ini dalam Konferensi Parlemen Global yang diadakan oleh World Bank dan IMF pada April 2017, berhasil dijadikan rujukan seluruh parlemen dunia dalam mengawal implementasi SDGs.
"Dalam mendukung efektivitas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), keterlibatan GOPAC dimulai dengan keikutsertaan pada penandatanganan konvensi tersebut di Merida, Meksiko, 2003," katanya.
Integritas adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, budaya integritas menjadi vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.
Pandangan tersebut menjadi pembuka The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption di Doha, Qatar, 9 Desember 2019. Konferensi ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia.
"Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif pemberantasan korupsi," kata Fadli Zon, Senin (9/12/2019).
"Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index (CPI) tak mengalami peningkatan signifikan. Bahkan banyak yang menurun," tambahnya.
Politikus Partai Gerindta ini mengungkapkan, fenomena tersebut menandakan pendekatan tradisional selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung keterbatasan.
"Hal tersebut hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integritas di setiap institusi publik. Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional dan bahkan global," jelasnya.
Karena itu menurut Fadli Zon, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.
Dalam forum yang dihadiri Deputy Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan sejumlah pimpinan parlemen dunia, Fadli Zon, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
"Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif. Kedua, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional, civil society maupun para pemuka agama," ucapnya.
Ketiga, adanya kerja sama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi.
"Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan," tuturnya.
Penyelenggaraan the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.
"Sejak saya dilantik sebagai Presiden GOPAC periode 2015-2017, dan terpilih kembali untuk periode 2017-2019, saat ini keanggotaan GOPAC telah hadir di 65 negara yang terbagi ke dalam 5 regional chapter; Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oseania," ujarnya.
Selama dua periode tersebut ungkap Fadli Zon, GOPAC berhasil memberikan kontribusi yang luas pada tiga isu utama, Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi UNCAC, dan Open Government.
"Untuk mendorong implementasi SDGs, misalnya, pada 2016 GOPAC bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD), berkolaborasi menghasilkan Handbook on the Role of Parliament in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya.
Buku ini dalam Konferensi Parlemen Global yang diadakan oleh World Bank dan IMF pada April 2017, berhasil dijadikan rujukan seluruh parlemen dunia dalam mengawal implementasi SDGs.
"Dalam mendukung efektivitas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), keterlibatan GOPAC dimulai dengan keikutsertaan pada penandatanganan konvensi tersebut di Merida, Meksiko, 2003," katanya.
(maf)
