Peserta Indikasikan Kecurangan dalam Pengadaan Pemerintah
Peserta Indikasikan Kecurangan dalam Pengadaan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Analisa terhadap pola atau pattern dalam data pengadaan pemerintah dapat menunjukkan adanya indikasi kecurangan. Hal tersebut menarik perhatian Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Roni Dwi Susanto saat menutup rangkaian Datathon 2019, di kantor LKPP, Jakarta (8/12/2019).
Peserta Datathon 2019 diminta menganalisis data pengadaan 2017-2018 selama dua hari (7-8/12/2019) dan diperbolehkan memanfaatkan data eksternal lainnya yang bersifat publik. Kegiatan tersebut berbentuk kompetisi antar-tim yang beranggotakan 2-5 orang. Peserta berasal dari beragam latar belakang mulai dari kalangan akademik, profesional, penggiat IT hingga komunitas data science.
![Peserta Indikasikan Kecurangan dalam Pengadaan Pemerintah]()
Di awal kegiatan, peserta dibekali pengetahuan terkait pengadaan barang jasa pemerintah oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Patria Susantosa. Sementara Miftahusurur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Adnan Topan Husodo selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan potensi dan indikasi penyelewengan yang sering terjadi dalam pengadaan pemerintah.
Peserta juga diberikan kesempatan mentoring dengan tim yang terdiri dari pakar pengadaan pemerintah, pegiat anti korupsi dan pakar analis data.
Pada hari ke-2, sebanyak 11 tim mempresentasikan konsep dan gagasan mereka di depan dewan juri. Dewan juri terdiri dari Patria Susantosa LKPP, Sely Martini Pegiat Anti Korupsi ICW, dan Gian Giovani, Head of Engineering Tokopedia.
“Juga ada beberapa (konsep) terkait fraud detection yang keren juga. Koq bisa kepikiran,” ujar Gian Giovani.
Gian Giovani mengungkapkan ketertarikannya karena konsep salah satu peserta tersebut biasa digunakan untuk merekomendasikan suatu produk di e-commerce (product basketing). The Detector menawarkan konsep tersebut untuk diterapkan dalam menganalisa pola yang ada dalam data pengadaan pemerintah. Dari hasil analisa berhasil ditemukan pola relasi antar-penyedia sehingga diketahui adanya indikasi kecurangan atau fraud dalam proses pengadaan pemerintah.
![Peserta Indikasikan Kecurangan dalam Pengadaan Pemerintah]()
Dewan juri sepakat memutuskan Tim The Detector sebagai juara pertama dalam kompetesi LKPP Datathon 2019. Adapun juara kedua diraih Tim Ulul Abab dan sebagai juara ketiga Tim Pegasus. Tim peraih juara pertama dan kedua beranggotakan para mahasiswa Politeknik Statistika STIS Jakarta.
Kepala LKPP, Roni DS berharap dengan adanya kegiatan ini mampu mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Sekaligus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawal proses pengadaan pemerintah. Menurut Roni DS hal itu diperlukan guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan lainnya dalam proses pengadaan pemerintah.
Peserta Datathon 2019 diminta menganalisis data pengadaan 2017-2018 selama dua hari (7-8/12/2019) dan diperbolehkan memanfaatkan data eksternal lainnya yang bersifat publik. Kegiatan tersebut berbentuk kompetisi antar-tim yang beranggotakan 2-5 orang. Peserta berasal dari beragam latar belakang mulai dari kalangan akademik, profesional, penggiat IT hingga komunitas data science.
Di awal kegiatan, peserta dibekali pengetahuan terkait pengadaan barang jasa pemerintah oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Patria Susantosa. Sementara Miftahusurur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Adnan Topan Husodo selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan potensi dan indikasi penyelewengan yang sering terjadi dalam pengadaan pemerintah.
Peserta juga diberikan kesempatan mentoring dengan tim yang terdiri dari pakar pengadaan pemerintah, pegiat anti korupsi dan pakar analis data.
Pada hari ke-2, sebanyak 11 tim mempresentasikan konsep dan gagasan mereka di depan dewan juri. Dewan juri terdiri dari Patria Susantosa LKPP, Sely Martini Pegiat Anti Korupsi ICW, dan Gian Giovani, Head of Engineering Tokopedia.
“Juga ada beberapa (konsep) terkait fraud detection yang keren juga. Koq bisa kepikiran,” ujar Gian Giovani.
Gian Giovani mengungkapkan ketertarikannya karena konsep salah satu peserta tersebut biasa digunakan untuk merekomendasikan suatu produk di e-commerce (product basketing). The Detector menawarkan konsep tersebut untuk diterapkan dalam menganalisa pola yang ada dalam data pengadaan pemerintah. Dari hasil analisa berhasil ditemukan pola relasi antar-penyedia sehingga diketahui adanya indikasi kecurangan atau fraud dalam proses pengadaan pemerintah.
Dewan juri sepakat memutuskan Tim The Detector sebagai juara pertama dalam kompetesi LKPP Datathon 2019. Adapun juara kedua diraih Tim Ulul Abab dan sebagai juara ketiga Tim Pegasus. Tim peraih juara pertama dan kedua beranggotakan para mahasiswa Politeknik Statistika STIS Jakarta.
Kepala LKPP, Roni DS berharap dengan adanya kegiatan ini mampu mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Sekaligus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawal proses pengadaan pemerintah. Menurut Roni DS hal itu diperlukan guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan lainnya dalam proses pengadaan pemerintah.
(alf)
Explore More