Pengertian LKPP, Sejarah, Tugas, dan Fungsinya
Rabu, 12 Oktober 2022 - 21:26 WIB
loading...
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang langsung berada di bawah naungan presiden. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - LKPP sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjadi kepala lembaga tersebut pada Senin, 10 Oktober 2022. Hendrar Prihadi menjadi Kepala LKPP menggantikan Azwar Anas yang ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Lalu apa itu LKPP ? LKPP merupakan akronim dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang langsung berada di bawah naungan presiden. Keberadaannya tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca juga: Sah! Hendrar Prihadi Dilantik Jokowi Jadi Kepala LKPP
Sejarah LKPP
Mengutip keterangan di situs resminya, LKPP dibentuk pada 2005 dengan nama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ). Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memnfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pada 6 Desember 2007, LKPP berganti nama menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan lembaga ini didasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lalu apa itu LKPP ? LKPP merupakan akronim dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang langsung berada di bawah naungan presiden. Keberadaannya tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca juga: Sah! Hendrar Prihadi Dilantik Jokowi Jadi Kepala LKPP
Sejarah LKPP
Mengutip keterangan di situs resminya, LKPP dibentuk pada 2005 dengan nama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ). Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memnfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pada 6 Desember 2007, LKPP berganti nama menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan lembaga ini didasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lihat Juga :
