Jokowi Sebut Tak Perlu Amendemen, Syarief Hasan: Itu Sejalan dengan Demokrat
Sabtu, 07 Desember 2019 - 12:09 WIB
Jokowi Sebut Tak Perlu Amendemen, Syarief Hasan: Itu Sejalan dengan Demokrat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarifuddin Hasan mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih menginginkan untuk tidak perlu ada amendemen UUD 1945. Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan keinginan Partai Demokrat yang menilai tidak perlu ada amendemen UUD.
"Kalau kami dari Demokrat, ya kita terima kasih (Presiden) karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamendemen," ujar Syarifuddin Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Terkait wacana amendemen terbatas soal haluan negara, mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini mengatakan, lebih baik tidak ada amendemen. "Iya enggak usah, lebih bagus," katanya.
Mengenai adanya usulan atas perlunya haluan negara sebagai panduan dalam melakukan pembangunan nasional, Syarifuddin mengatakan, jika acuannya adalah keberlanjutan pembangunan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
"Kalau toh amendemen mau dilakukan, lewat undang-undang aja, tidak usah masuk UUD. Itu kan sudah diatur di UU No 25, ada. Jadi kalau memang mau disempurnakan lewat undang-undang aja," tuturnya.
Menurutnya, selama ini amendemen masih menjadi wacana MPR untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
"Kalau Presiden sudah punya sikap begitu (tidak ingin ada amendemen) bagus, jadi rakyat tentu akan bisa menilai, oh Presiden tidak setuju," katanya.
Syarifuddin Hasan menegaskan, untuk saat ini amendemen ini belum pas untuk dilakukan. Namun cukup dilakukan penyempurnaan.
"Kami berpengalaman di dalam 10 tahun pemerintahan. Kita melihat apa yang digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 ini, kalau kita ikuti pasal per pasal itu sebenarnya sudah cukup. Implementasi dan ekspektasi rakyat itu sudah tertuang semuanya. Kita juga akan melihat bahwa visi-misi presiden yang dituangkan apabila menang, itu juga harus diikuti oleh kepala daerah-kepala daerah dan seterusnya," katanya.
"Kalau kami dari Demokrat, ya kita terima kasih (Presiden) karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamendemen," ujar Syarifuddin Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Terkait wacana amendemen terbatas soal haluan negara, mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini mengatakan, lebih baik tidak ada amendemen. "Iya enggak usah, lebih bagus," katanya.
Mengenai adanya usulan atas perlunya haluan negara sebagai panduan dalam melakukan pembangunan nasional, Syarifuddin mengatakan, jika acuannya adalah keberlanjutan pembangunan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
"Kalau toh amendemen mau dilakukan, lewat undang-undang aja, tidak usah masuk UUD. Itu kan sudah diatur di UU No 25, ada. Jadi kalau memang mau disempurnakan lewat undang-undang aja," tuturnya.
Menurutnya, selama ini amendemen masih menjadi wacana MPR untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
"Kalau Presiden sudah punya sikap begitu (tidak ingin ada amendemen) bagus, jadi rakyat tentu akan bisa menilai, oh Presiden tidak setuju," katanya.
Syarifuddin Hasan menegaskan, untuk saat ini amendemen ini belum pas untuk dilakukan. Namun cukup dilakukan penyempurnaan.
"Kami berpengalaman di dalam 10 tahun pemerintahan. Kita melihat apa yang digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 ini, kalau kita ikuti pasal per pasal itu sebenarnya sudah cukup. Implementasi dan ekspektasi rakyat itu sudah tertuang semuanya. Kita juga akan melihat bahwa visi-misi presiden yang dituangkan apabila menang, itu juga harus diikuti oleh kepala daerah-kepala daerah dan seterusnya," katanya.
(mhd)
