Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Rugikan Citra Jokowi

JAKARTA - Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai wacana penambahan masa jabatan presiden memalui amandemen konstitusi merupakan ide ngawur dan ahistoris. Menurutnya pengalaman pahit di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.

"Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lobang yang sama 'rezim otoriter' masa lalu," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (4/12/2019).

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjelaskan soal sikap politik dan posisinya secara tegas dan jujur menolak dengan keras wacana presiden tiga periode. "Beliau nampak tidak happy dengan elite yang cari muka," ucapnya. (Baca juga: PDIP Puji Jokowi yang Tak 'Tergiur' Jabatan Presiden 3 Kali )

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting memandang sikap dan posisi politik Jokowi sudah tepat yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden. Bahkan amandemen kelima pun akan Jokowi tolak karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pemilihan presiden via MPR, penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya.

"Wajar Pak Jokowi sedikit meradang, karena Pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini. Presiden tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengkonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan. Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu," papar dia.

Pangi kembali berpandangan ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali, usulan ini adalah upaya "cari muka" dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi "caper" ini telah menampar muka dan mempermalukan Presiden Jokowi. (Baca juga: PKB Nilai Wajar Jokowi Marah Soal Presiden Tiga Periode )

Oleh karena itu, tambah Pangi, ide semacam ini harus segera didiskualifikasi dari wacana dan perbincangan publik untuk masuk ke dalam amandemen konstitusi. Kalau ide-ide ngawur semacam ini diabiarkan bising di panggung publik, tidak menutup kemungkinan amandemen konstitusi akan berjalan liar dan tidak terkendali dan justru sangat berbahaya karena menyasar isu-isu sensitif lainnya.

"Dengan demikian, kalau amandemen kelima lebih banyak mudaratnya, kita sepakat dengan Pak Jokowi, lebih baik jangan diteruskan wacana amandemen tersebut," tandasnya.