Tolak Amendemen UUD, Golkar Sebut demi Jaga Stabilitas Politik
Senin, 02 Desember 2019 - 17:15 WIB
Tolak Amendemen UUD, Golkar Sebut demi Jaga Stabilitas Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, partainya konkret terhadap isu amendemen UUD 1945. Airlangga mengatakan, amendemen tidak diperlukan dalam waktu dekat.
"Golkar konkret dalam perekonomian sekarang, instabilitas ekonomi dunia, satu-satunya dunia yang bisa nafas ekonominya adalah di ASEAN," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).
Artinya kata Airlangga, stabilitas politik ada di ASEAN. Kemudian kata dia, stabilitas politik terbesar di ASEAN adalah Indonesia, yakni 50 persen.
"Jadi, Indonesia adalah udara untuk dunia. Maka stabilitas politik itu penting, dengan demikian amendemen dalam waktu dekat tidak perlu. Kita akan mengkaji secara mendalam," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini.
Hal demikian dikatakan Airlangga menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan menolak isu amendemen UUD 1945. Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Jokowi menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden RI menjadi tiga periode.
Menurut Jokowi, ada pihak yang ingin menampar mukanya terkait isu amendemen UUD 1945. Selain itu kata dia, pihak tersebut juga ingin cari muka. Di samping itu, Jokowi mengaku dirinya ingin dijerumuskan oleh pihak yang memunculkan isu amendemen UUD 1945 itu.
"Golkar konkret dalam perekonomian sekarang, instabilitas ekonomi dunia, satu-satunya dunia yang bisa nafas ekonominya adalah di ASEAN," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).
Artinya kata Airlangga, stabilitas politik ada di ASEAN. Kemudian kata dia, stabilitas politik terbesar di ASEAN adalah Indonesia, yakni 50 persen.
"Jadi, Indonesia adalah udara untuk dunia. Maka stabilitas politik itu penting, dengan demikian amendemen dalam waktu dekat tidak perlu. Kita akan mengkaji secara mendalam," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini.
Hal demikian dikatakan Airlangga menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan menolak isu amendemen UUD 1945. Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Jokowi menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden RI menjadi tiga periode.
Menurut Jokowi, ada pihak yang ingin menampar mukanya terkait isu amendemen UUD 1945. Selain itu kata dia, pihak tersebut juga ingin cari muka. Di samping itu, Jokowi mengaku dirinya ingin dijerumuskan oleh pihak yang memunculkan isu amendemen UUD 1945 itu.
(maf)
