Tim Reformasi DPR Bergantung Kelanjutan Pemindahan Ibu Kota Baru

JAKARTA - DPR baru akan kembali membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR guna melanjutkan pembangunan-pembangunan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun, apa yang dilakukan tim ini akan sangat bergantung pada kelanjutan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ya (tim ini bahas pembangunan DPR), apalagi sekarang kan ada wacana mau pindah ke Kalimantan jadi memang semuanya itu mau kita rapatkan kembali,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti saat dihubungi, Minggu (1/12/2019).

Novita menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan tim ini belum pasti karena, semuanya masih sedang dibahas bersama dengan Pimpinan DPR. Pihaknya juga menunggu kepastian pembangunan IKN di Kaltim dan bagaimana nasib Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta.

“Belum ada yang fix betul, semuanya sedang kita bahas dengan pimpinan DPR yang baru dengan wacana mau pindah ke Kalimantan atau tidak, kemudian di Jakarta di DPR, di Senayan itu mana yang akan dilaksanakan, dilihat dengan anggaran yang ada, mana yang memang tidak sesuai dengan yang diajukan,” paparnya.

Karena itu, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, DPR yang baru akan mengulang kembali segala pembahasannya. Dan timnya pun masih dalam proses pembentukan bersama Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.

Namun, ia berharap bahwa Januari 2020 tim ini sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja. “Ya insyaallah (jalan 2020), kita semuanya juga dengan PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) segala macem berkoordinasi,” tutup Novita.

Perlu diketahui, di waktu kepemimpinan Novanto pada akhir 2014 sampai akhir 2015, DPR membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang diketuai oleh Fahri Hamzah. Tim itu menggagas 7 proyek pembangunan DPR yang menjadi kontroversi yakni, pebangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan parlemen, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tim ini tidak berjalan lagi di era kepemimpinan Ade Komarudin. Namun, saat Novanto kembali menjabat di akhir 2016, rencana pembangunan proyek kembali menguat dan sempat keluar rekomendasi pembangunan Gedung DPR baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Di 2018 atau era kepemimpinan Bambang Soesatyo pembangunan gedung baru juga menjadi prioritas dengan anggaran multi years yang dana awalnya Rp 601 miliar yang disetujui oleh pemerintah dalam APBN 2018.