Kubu Bamsoet Tuding Munas Golkar Penuh Akal-akalan Airlangga Cs
Jum'at, 29 November 2019 - 17:37 WIB
Kubu Bamsoet Tuding Munas Golkar Penuh Akal-akalan Airlangga Cs
A
A
A
JAKARTA - Tim 9 pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuding bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Jakarta pada 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai intrik serta jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga calon ketua umum incumbent.
"Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar," ujar Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin dalam jumpa pers di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Viktus mengatakan, dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (27/11/2019) lalu yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga yang berakibat pada tidak disahkannya materi Munas oleh Rapat Pleno DPP.
Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan bahwa intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X.
"Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah," urainya.
Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa mosi tidak percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019 dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
"Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekrutmen dan penetapan caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga," katanya.
Cacat mekanisme, prosedural, dan cacat substansi caleg ini, kata Viktus, terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. "Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar," terangnya.
Rezim Airlangga juga disebut melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II).
"Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai," tuturnya.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pendukung Bamsoet di antaranya Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota Tim 9), Sultan Zulkarnain (Anggota Tim 9), Eddy Lanitaman (Anggota Tim 9), Gaudens Wodar (Anggota Tim 9), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Pettah (Pengurus Pleno DPP), dan Difla Olla (Pengurus Pleno DPP).
"Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar," ujar Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin dalam jumpa pers di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Viktus mengatakan, dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (27/11/2019) lalu yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga yang berakibat pada tidak disahkannya materi Munas oleh Rapat Pleno DPP.
Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan bahwa intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X.
"Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah," urainya.
Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa mosi tidak percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019 dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
"Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekrutmen dan penetapan caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga," katanya.
Cacat mekanisme, prosedural, dan cacat substansi caleg ini, kata Viktus, terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. "Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar," terangnya.
Rezim Airlangga juga disebut melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II).
"Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai," tuturnya.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pendukung Bamsoet di antaranya Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota Tim 9), Sultan Zulkarnain (Anggota Tim 9), Eddy Lanitaman (Anggota Tim 9), Gaudens Wodar (Anggota Tim 9), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Pettah (Pengurus Pleno DPP), dan Difla Olla (Pengurus Pleno DPP).
(kri)
