PKS Sebut 7 Fraksi Enggan Amandemen Sistem Pemilu dan Masa Jabatan Presiden
Jum'at, 29 November 2019 - 16:40 WIB
PKS Sebut 7 Fraksi Enggan Amandemen Sistem Pemilu dan Masa Jabatan Presiden
A
A
A
JAKARTA - PKS menyebut bahwa usulan soal perubahan sistem pemilu menjadi tidak langsung dan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945 hanya diusulkan oleh segelintir fraksi yang ada di MPR. Bahkan, sekitar 6-7 fraksi enggan membahas dua poin itu dalam amandemen karena berkomitmen lakukan amandemen terbatas.
“Ukurannya harus terukur. PKB akan mengawal karena memang PKB dan NU (Nahdlatul Ulama) kan relasinya sangat mendalam. Dan itu wajar lah (kalau PKB dukung pemilu tak langsung). Tapi apakah partai-partai lain akan dukung? Kalau sampai hari ini kita lihat petanya sebagian besar posisinya adalah tidak mengubah pasal terkait masa jabat presiden dan pemilihan presiden. Itu mayoritas saya lihat lebih dari 6 atau 7 fraksi sikapnya begitu,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Hidayat mengaku, berdasarkan peta politik yang ia baca hari ini, mayoritas fraksi ingin melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas sehingga, di luar apa yang menjadi rekomendasi MPR periode lalu, fraksi-fraksi ini enggan membahasnya.
“Di luar itu mereka tidak mau membahasnya. Bahkan beberapa tegas menyatakan penolakannya. PKS tegas juga sikapnya. Setuju 2 hal dan tidak setuju 2 hal,” tegasnya.
Menurut Hidayat, peta sikap para fraksi ini bisa dengan mudah dibaca di media dan dia memperkirakan bahwa sikapnya nanti tidak jauh berbeda dengan pernyataan di media itu. Bahkan, PDIP juga tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang dan dipilih lewat MPR.
“Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi selain itu kan kita dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang,” terang Hidayat.
Lebih dari itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menambahkan pembahasan amandemen sendiri akan paralel dengan silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR selama ini. Karena, hasil dari silaturahmi itu langsung dibahas oleh Badan Pengkajian MPR. Namun, soal bagaimana sikap fraksi-fraksi soal amandemen bisa dilihat nanti.
“Karena MPR masih masa jabatan awal mereka sepakati dulu program kerja. Tapi tentu mereka juga sudah mulai difeeding hasil dari safari kebangsaan ini,” tutupnya.
“Ukurannya harus terukur. PKB akan mengawal karena memang PKB dan NU (Nahdlatul Ulama) kan relasinya sangat mendalam. Dan itu wajar lah (kalau PKB dukung pemilu tak langsung). Tapi apakah partai-partai lain akan dukung? Kalau sampai hari ini kita lihat petanya sebagian besar posisinya adalah tidak mengubah pasal terkait masa jabat presiden dan pemilihan presiden. Itu mayoritas saya lihat lebih dari 6 atau 7 fraksi sikapnya begitu,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Hidayat mengaku, berdasarkan peta politik yang ia baca hari ini, mayoritas fraksi ingin melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas sehingga, di luar apa yang menjadi rekomendasi MPR periode lalu, fraksi-fraksi ini enggan membahasnya.
“Di luar itu mereka tidak mau membahasnya. Bahkan beberapa tegas menyatakan penolakannya. PKS tegas juga sikapnya. Setuju 2 hal dan tidak setuju 2 hal,” tegasnya.
Menurut Hidayat, peta sikap para fraksi ini bisa dengan mudah dibaca di media dan dia memperkirakan bahwa sikapnya nanti tidak jauh berbeda dengan pernyataan di media itu. Bahkan, PDIP juga tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang dan dipilih lewat MPR.
“Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi selain itu kan kita dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang,” terang Hidayat.
Lebih dari itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menambahkan pembahasan amandemen sendiri akan paralel dengan silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR selama ini. Karena, hasil dari silaturahmi itu langsung dibahas oleh Badan Pengkajian MPR. Namun, soal bagaimana sikap fraksi-fraksi soal amandemen bisa dilihat nanti.
“Karena MPR masih masa jabatan awal mereka sepakati dulu program kerja. Tapi tentu mereka juga sudah mulai difeeding hasil dari safari kebangsaan ini,” tutupnya.
(kri)
