Menko Polhukam Sebut keberadaan Ombudsman RI Belum Efektif
Rabu, 27 November 2019 - 12:37 WIB
Menko Polhukam Sebut keberadaan Ombudsman RI Belum Efektif
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, berdasarkan catatan dirinya baik selama aktif di pemerintahan, pengadilan, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), keberadaan Ombudsman RI dianggap belum efektif.
"Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini belum efektif," kata Mahfud seusai membuka Penganugerahan Predikat Kepatuhan tahun 2019 di Hotel JS. Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Padahal kata Mahfud, Ombudsman ini dibentuk negara untuk membantu pemerintah dan membantu rakyat. Namun masih saja, ada pihak-pihak yang meremehkan kehadiran lembaga ini.
Mantan Ketua MK ini menegaskan, Ombudsman ini dibentuk untuk membantu rakyat yang tidak mampu menjangkau pemerintah dan birokrasi untuk urusan pelayanan publik yang berbelit-belit, sehingga dibutuhkan lembaga yang diharapkan bisa memfasilitasi.
"Ombudsman itu yang kemudian memberi jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan tetapi rekomendasi penyelesaian. Yang objektif, tetapi ya sudah bagus tapi kurang efektif sampai saat ini sehingga perlu mendukung adanya Ombudsman salah satu institusi yang dibentuk oleh negara itu dulu kalau mau tanya itu saja," pungkasnya.
"Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini belum efektif," kata Mahfud seusai membuka Penganugerahan Predikat Kepatuhan tahun 2019 di Hotel JS. Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Padahal kata Mahfud, Ombudsman ini dibentuk negara untuk membantu pemerintah dan membantu rakyat. Namun masih saja, ada pihak-pihak yang meremehkan kehadiran lembaga ini.
Mantan Ketua MK ini menegaskan, Ombudsman ini dibentuk untuk membantu rakyat yang tidak mampu menjangkau pemerintah dan birokrasi untuk urusan pelayanan publik yang berbelit-belit, sehingga dibutuhkan lembaga yang diharapkan bisa memfasilitasi.
"Ombudsman itu yang kemudian memberi jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan tetapi rekomendasi penyelesaian. Yang objektif, tetapi ya sudah bagus tapi kurang efektif sampai saat ini sehingga perlu mendukung adanya Ombudsman salah satu institusi yang dibentuk oleh negara itu dulu kalau mau tanya itu saja," pungkasnya.
(cip)
