Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Soal Diskriminasi Seleksi CPNS
Rabu, 27 November 2019 - 07:53 WIB
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Soal Diskriminasi Seleksi CPNS
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Yaqut Cholil Qoumas tak menampik bahwa memang masih terjadi diskriminasi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah. Berbekal pernah menjadi wakil Bupati, Gus Yaqut sapaan akrabnya mengaku 'diskriminasi' memang terjadi.
"Saya tahu betul bagaimana diskriminasi memang terjadi dalam rekrutmen PNS ini. Saran kita komisi II, pengawasan untuk ini lebih diperketat dan sistem juga yang dibuat lebih baik," ujar Yaqut, Rabu (27/11/2019).
Politikus PKB itu pun mengilustrasikan dengan keamanan di rumah. Katanya, maling akan mudah masuk ke dalam rumah jika si pemilik rumah tak membuat sistem pengawasan dengan baik. Menurutnya, tidak cukup rumah akan aman jika hanya dipasang CCTV.
Untuk itu, kata Gus Yaqut, harus ada pengawasan ekstra dalam kontek seleksi dan pengawasan CPNS. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui sistem pengawasan yang efektif.
"Kalau aturan rekrutmen ini diperkektat, pengawasan diperkuat, saya kira kecurangan diskriminasi atau apapun namanya tidak akan ada," kata Ketua Umum GP Anshor itu.
"Saya tahu betul bagaimana diskriminasi memang terjadi dalam rekrutmen PNS ini. Saran kita komisi II, pengawasan untuk ini lebih diperketat dan sistem juga yang dibuat lebih baik," ujar Yaqut, Rabu (27/11/2019).
Politikus PKB itu pun mengilustrasikan dengan keamanan di rumah. Katanya, maling akan mudah masuk ke dalam rumah jika si pemilik rumah tak membuat sistem pengawasan dengan baik. Menurutnya, tidak cukup rumah akan aman jika hanya dipasang CCTV.
Untuk itu, kata Gus Yaqut, harus ada pengawasan ekstra dalam kontek seleksi dan pengawasan CPNS. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui sistem pengawasan yang efektif.
"Kalau aturan rekrutmen ini diperkektat, pengawasan diperkuat, saya kira kecurangan diskriminasi atau apapun namanya tidak akan ada," kata Ketua Umum GP Anshor itu.
(maf)
